HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Setelah luluh-lantak akibat bencana gempa dan gelombang laut dahsyat (tsunami), Banda Aceh akan dibangun menjadi kota berwawasan lingkungan yang ideal untuk kehidupan manusia.

"Banda Aceh akan dibangun menjadi kota yang ideal bagi warganya yang berwawasan lingkungan," kata Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) Rachmat Witoelar pada rapat bersama jajaran deputi Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan sejumlah artis peduli lingkungan di KLH, Jakarta Barat, Selasa.

Rachmat mengatakan, kota berwawasan lingkungan dimaksudkan kota yang dibangun berdasarkan tata ruang sesuai dengan fungsi bagian-bagian kota, misalnya pada daerah pemukiman tidak akan dibangun industri yang dapat mencemari udara.

Selain itu, ada beberapa pertimbangan masalah lingkungan berkaitan dengan tata ruang kota antara lain mengenai penempatan fasilitas pembuangan (waste disposal) seperti Tempat Pembuangan Akhir Sampah, serta masalah sanitasi air.

Menteri LH menjelaskan, sesuai keputusan pemerintah, KLH bertugas pada tahap rehabilitasi yaitu membuat desain tata ruang kota-kota di Aceh yang hancur akibat gempa dan tsunami. "KLH membuat desain kota-kota dengan menjaga standar dan menjaga AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), semua kaidah-kaidah kota yang mendukung kehidupan manusia secara normal sesuai dengan undang-undang," ujarnya.

Desain tata ruang, kata Rachmat, akan mempertimbangkan kondisi daerah genangan air yang berbahaya bagi pemukiman.

Dia menambahkan, saat ini KLH telah menerjunkan tim desain KLH di Aceh. "Ada dua deputi dan puluhan asisten deputi KLH yang telah berada di sana," kata Rachmat.

Saat ini, tim desain KLH tersebut mengidentifikasi daerah yang tersisa yang dapat dipergunakan kembali.

Untuk mengantisipasi dan mengurangi akibat dari tsunami, KLH akan mendesain daerah pesisir berjarak 500 meter dari pantai. "Kecenderungan tata ruang nantinya untuk menjauhkan dari pantai," katanya.

Setelah desain kota-kota di Aceh tersebut selesai, KLH akan menyerahkan hasilnya ke pemerintah untuk dibangun oleh instansi-instansi pemerintah yang terkait.

Lebih lanjut Rachmat menjelaskan, sebelum dimulai pembangunan kota-kota tersebut, pemerintah akan meminta pertimbangan kepada masyarakat Aceh, terutama mengenai keputusan masyarakat Aceh untuk direlokasi atau tetap di daerah mereka tinggal sebelumnya.

Sebelumnya, Menteri LH menjelaskan tahapan penanganan Aceh dan Sumatera Utara pasca-bencana gempa dan tsunami oleh pemerintah yang dibagi tiga tahap yaitu tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi.

Pada tahap tanggap darurat, pemerintah melakukan berbagai aksi apapun yang dapat dilakukan, seperti menolong, mengevakuasi dan mengidentifikasi korban serta penanganan korban meninggal.

"Tahap tanggap darurat selesai pada satu hingga dua minggu ini," katanya.

Sedangkan tahap rehabilitasi, pemerintah akan menangani kerusakan fisik dan rehabilitasi masyarakat Aceh, seperti keluarga yang tercerai berai.

Dan tahap rekonstruksi, pemerintah akan melakukan pembangunan kota-kota dengan cara baru yang berwawasan lingkungan. (*/rit)