"Konteks hutang baru pemerintah harus tetap memerlukan persetujuan DPR," tegasnya di Semarang, Rabu.
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI minta agar pemerintah membicarakannya terlebih dahulu dengan DPR soal hutang luar negeri, oleh karena itu harus ada sistem saling menghormati antar lembaga negara, katanya.
"Jika itu terjadi merupakan suatu yang sangat arogan sekali, dan menurut saya setiap hutang baru pasti akan membebani rakyat," katanya.
Menurutnya, DPR tidak pernah diajak bicara secara mendalam dampak buruknya pertumbuhan ekonomi dengan membangun infra struktur.
Ia minta agar pola lama harus ditinggalkan, keterlibatan rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan politik pembangunan harus diutamakan.
Rencana pemerintah melakukan hutang baru jangan sampai membebani rakyat, sebab penderitaan rakyat yang disebabkan oleh hutang saat ini sudah terlalu berat, kata Tjahjo Kumolo. (*/rit)