"Yang terjadi saat ini adalah masing-masing di pemerintahan berjalan sendiri-sendiri, tak ada koordinasi. Presiden kemana, wapres kemana, dan kabinet pun berjalan tanpa arah," kata anggota DPR Alvin Lie di Jakarta, Rabu, menanggapi surat sekretaris wapres.

Jika hal itu dibiarkan, tambah dia, maka yang rugi adalah pemerintah sendiri. Hubungan dengan DPR pun jadi terganggu, dan kepentingan rakyat jadi terbengkalai.

"Citra pemerintah yang positif pada awal-awal pemerintahan hendaknya dapat dipertahankan dengan adanya saling koordinasi antara presiden, wakil presiden, dan kabinet mengingat tantangan ke depan bukan tambah ringan tapi tambah berat," ujarnya.

Melalui pembenahan koordinasi, maka pemerintah akan solid kembali dan mampu bekerjasama dengan parlemen dalam suasana kerja yang kondusif. "Tidak seperti sekarang saling cerca dan saling memojokkan," kata Alvin.

Ia menilai surat yang disampaikan sekretaris wapres itu sama dengan pelecehan pemerintahan terhadap parlemen. "Itu seharusnya tidak terjadi, kalau satu sama lain bisa lain menghargai kedudukan masing-masing pihak," Alvin menambahkan.

Hal senada diungkapkan pengamat politik Sukardi Rinakit yang mengatakan, pemerintah harus bisa melihat ke dalam tentang adanya mis koordinasi yang terjadi, termasuk dalam hubungan dengan parlemen.

"Bagaimana pun, pemerintah tetap memerlukan dukungan parlemen untuk menjalankan pemerintahannya. Jadi perlu kerjasama yang baik dalam suasana kerja kondusif untuk itu," katanya.

Tapi hal itu hanya bisa berjalan jika dalam pemerintahan juga saling mendukung dan melakukan koordinasi yang baik antara presiden, wakil presiden dan kabinet.

"Konsolidasi ke dalam itu yang perlu dilakukan pemerintah sekarang, kalau tidak ingin rugi dalam lima tahun ke depan," ujar Sukardi. (*/rit)