"Kita sanggup membiayai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol," kata Direktur Utama Bank BRI, Rudjito saat dihubungi wartawan, Rabu (19/1).
Mungkin fokusnya kepada supplier (pemasok) dalam proyek tol tersebut, termasuk pengadaan alat berat melalui "leasing" yang saat ini sudah dapat ditawarkan melalui pola syariah. BRI, menurut Rudjito, dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan pola yang mirip-mirip "leasing company" melalui sistem syariah, disamping juga ada sistem konvensional. Menurut Rudjito BRI tahun ini mengalokasikan kreditnya untuk sektor infrastruktur sekitar Rp500 sampai Rp800 miliar, sedangkan total kredit yang disalurkan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sekitar Rp20 triliun.
Rudjito mengatakan, dalam menyalurkan kredit bagi sektor infrastruktur, BRI terikat pada pembatasan bahwa kredit yang disalurkan di atas Rp50 miliar tidak boleh lebih dari 20 persen dari total kredit.
Dengan demikian apabila dalam jangka waktu lima tahun ternyata sudah mentok 18 persen misalnya, maka BRI harus siap-siap membesarkan kredit usaha mikro kecil dan menengah yang selama ini digarap.
Namun agar tidak terlalu memberatkan dalam pendanaan infrastruktur, BRI akan menerapkan berbagai pola seperti syariah maupun "joint financing" dengan bank lain, tetapi BRI hanya sebagai penyerta dengan "plafond" lebih kecil.
Rudjito lebih lanjut mengatakan, tidak seluruh infrastruktur dapat dibiayai karena BRI juga harus mengkedepankan prinsip bahwa berapa pun dana yang disalurkan harus kembali.
Oleh karena itu seperti pembangunan infrastruktur pedesaan sangat tergantung kepada peran Pemda di dalamnya. Jika memang telah difasilitasi, maka kemungkinan dana itu dapat disalurkan.
BRI juga mmenyatakan komitmennya untuk mendanai sektor perumahan dengan mengucurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik bersubsidi maupun komersial. (*/dar)