HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Kalangan dunia usaha menilai belum ada terobosan kebijakan pemerintah yang mampu mendongkrak kinerja sektor riil sampai menjelang 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu.

"Pemerintah tidak punya pilihan untuk mencapai target pertumbuhan 6,6% per tahun, kecuali melakukan kebijakan yang tidak biasanya," kata Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat di Jakarta, Selasa (25/1).

Ia mengatakan terobosan besar harus dilakukan pemerintah untuk memberdayakan sektor riil dan mendorong investasi, seperti perilaku birokrasi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi harus segera diberantas.

Menurut dia, sejauh ini hal itu belum dilakukan secara optimal, sehingga kinerja sektor riil belum bangkit.

Namun, ia optimis ke depan di bawah kepemimpinan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie yang juga mantan Ketua Umum Kadin Indonesia setidaknya mampu memperbaiki sektor riil dan perekonomian pada umumnya.

"Dia (Aburizal Bakrie) sudah lebih tahu hambatan apa yang dunia usaha hadapi, sehingga diharapkan bisa membuat kebijakan yang lebih kondusif," katanya. Hidayat juga menagih janji pemerintah yang akan mengeluarkan peraturan atau pun Keppres baru untuk mendorong investasi.

"Pemerintah menjanjikan akhir bulan ini akan mengeluarkan 14 peraturan atau Keppres yang mendorong investasi. Kita tunggu saja apakah itu bisa membuat terobosan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Garmen Indonesia (APGI) Natsir Mansur menilai kebijakan pemerintah yang ada saat ini masih bersifat konvensional dan belum mampu menggerakkan ekonomi di dalam negeri.

Ia menilai pemerintah hanya memprioritaskan upaya mendatangkan investor untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang mungkin baru bisa direalisasikan paling cepat tahun depan. "Pemerintah seharusnya memprioritaskan bagaimana kapasitas terpasang industri yang ada sekarang bisa dioptimalkan, karena infrastruktur memang diperlukan," katanya.

Ia mencontohkan, ketika persaingan pasar tekstil dan produk tekstil (TPT) internasional semakin ketat akibat penghapusan kuota, maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang kuat bagaimana pasar domestik bisa lebih bermanfaat bagi industri TPT nasional.

Pada Januari-Nopember 2004 ekspor non migas nasional sudah mencapai US$48,5 miliar atau melampaui tahun 2003 yang mencapai sekitar US$47,4 miliar dan tahun ini proyeksikan bisa tumbuh 15%. (*/dar)