HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Aliansi Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Amipka) menilai sekarang ini setidaknya ada empat perwira tinggi (pati) Polri yang bersaing menduduki jabatan Kapolri baru.

"Keempat Pati itu adalah Komjen Pol Adang Dorodjatun, Komjen Pol Makbul Padmanegara, Komjen Pol Suyitno Landung dan Irjen Pol Sutanto," kata Direktur Eksekutif Amipka David R Betz di Jakarta, Rabu (23/02).

Menurut dia, dari keempat pati itu, meski masih berbintang dua, namun Irjen Pol Sutanto merupakan calon kuat Kapolri mendatang menggantikan Jenderal Pol Da`i Bachtiar.

Sosok Sutanto yang dikenal bersih, lanjut David, diyakini akan menjadi pilihan pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin pemerintahannya bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

David mencontohkan, saat menjabat Kapolda Jatim dan Kapolda Sumut, Sutanto dengan berani memberantas praktik perjudian dan penyelundupan yang tidak dilakukan kapolda-kapolda sebelumnya dan sesudahnya.

"Sutanto akan mempercepat reformasi kepolisian yang telah berjalan dan akan mampu membersihkan Polri mulai Mabes hingga Polda-Polda dari segala macam praktik yang tidak sehat," ujarnya.

David melanjutkan, usulan penempatan Sutanto sebagai Wagub Lemhanas yang otomatis menaikkan bintang duanya menjadi tiga (komisaris jenderal) akan semakin memuluskan langkahnya memimpin Polri.

Hanya saja, ia menyayangkan, usulan penempatan Sutanto itu tidak berasal dari Mabes Polri, namun Sekretariat Negara.

Namun demikian, David mengingatkan, siapapun yang terpilih, Kapolri baru harus benar-benar independen dan hanya bertanggung jawab ke Presiden, sehingga akan mampu menjalankan tugasnya secara benar.

"Tidak ada lagi apakah itu pejabat atau anggota DPR yang kebal hukum. Semua harus ditindak secara hukum jika memang terbukti berbuat salah. Hukum harus menjadi panglima tertinggi," ujarnya.

Ia mengatakan, Amipka akan melakukan pengawasan dan kritik atas kinerja Kapolri yang baru.

Sikap itu, lanjut David, sesuai amanat UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang menyebutkan setiap anggota atau kelompok masyarakat harus ikut mengawasi kinerja kepolisian. (*/lpk)