HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengadakan pertemuan dengan sejumlah negara dan lembaga donor untuk membicarakan program rekonstruksi pendidikan di Aceh dan Sumatera Utara pasca musibah gempa bumi dan gelombang tsunami pada Desember 2004 lalu.

Pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan 57 lembaga donor dari mancanegara yang berlangsung di Jakarta, Rabu, antara lain untuk melakukan pendataan kerusakan yang terjadi akibat tsunami, dan berapa kisaran biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

"Minat masyarakat internasional dalam mengulurkan bantuan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara ternyata cukup besar," kata Sekjen Depdiknas, Baedhowi usai membuka kegiatan pertemuan tersebut.

Ia mengatakan sejauh ini sudah tercatat lebih dari 50 negara dan lembaga yang ingin menyumbangkan bantuan ke Aceh dan Sumatera Utara dan angka tersebut masih akan terus berkembang.

"Dengan adanya musibah gempa bumi dan tsunami, ternyata banyak sekali pihak yang ingin membantu, baik negara, forum bilateral, multilateral maupun LSM. Memang, kalau dilihat dari skala kerusakannya, bencana ini bukan lagi bencana nasional tetapi sudah bisa menjadi bencana internasional," katanya.

Baedhowi mengatakan, dari hasil pendataan mengenai besarnya kerusakan, diperkirakan dana yang diperlukan untuk merekonstruksi sarana pendidikan di Aceh dan Nias mencapai sekitar Rp 5,9 triliun.

Ia mengatakan, angka tersebut mungkin masih akan berubah bahkan bisa mencapai Rp6,7 triliun sebab pendataan masih terus dilakukan oleh pemerintah kotamadya/kabupaten di wilayah tersebut.

Mengenai berapa besar nilai bantuan yang diberikan untuk rekonstruksi sarana pendidikan di Aceh dan Sumatera Utara, Baedhowi mengatakan jumlah total bantuan belum bisa diketahui saat ini.

"Banyak pihak yang sudah menyatakan bersedia memberikan bantuan, belum memberikan pernyataan tertulis, sehingga belum bisa dipastikan besar bantuan yang diberikan," katanya.

Unicef, misalnya, semula bersedia membantu pembangunan 500 sekolah. Tetapi ketika diminta memberikan pernyataan tertulis, ternyata lembaga internasional itu hanya bersedia membantu pembangunan 300 sekolah," katanya.

Karena itu, jumlah bantuan yang diterima Indonesia belum bisa dipastikan. "Justru kita mengadakan pertemuan ini untuk mengetahui secara pasti angka bantuan yang masuk", tambahnya.

Lebih lanjut, dikatakannya, selain untuk mengetahui jumlah bantuan yang masuk, pertemuan dengan lembaga donor itu bertujuan menyusun master plan program rekonstruksi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan program tersebut, Depdiknas juga berkoordinasi dengan Bapenas dan tim yang berada di lapangan.

"Anggaran pemerintah terbatas. Kalau ada bantuan lalu tumpang tindih, itu kan namanya pemborosan," katanya.

Tahapan rekonstruksi dilakukan sesuai dengan perencanaan Bakornas, yakni masa tanggap darurat selama 6 bulan setelah terjadinya bencana, masa rehabilitasi pada 6 bulan - 2 tahun dan rekonstruksi pada 2 - 5 tahun, katanya.

Pertemuan diikuti oleh sedikitnya oleh 57 lembaga dari berbagai negara di antaranya Bank Dunia, Unesco, WHO, Kedutaan Australia, Jepang, Inggris, Italia, Belanda, Cina, Selandia Baru, dan Norwegia. Juga hadir pimpinan sejumlah media massa di Indonesia, wakil dari perbankan, instansi pemerintahan dan anggota DPR. (*/lpk)