HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Ketua Badan Pertimbangan Organisasi, Himpunan Kerukanan Tani Indonesia (BPO-HKTI), Siswono Yudho Husodo menegaskan sebagai dampak dari kenaikan BBM, jika harga gabah naik pemerintah hendaknya jangan melakukan operasi pasar.

"Akibat dari kenaikan BBM akan berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, biaya angkutan, dan otomatis harga gabah meningkat," kata Siswono, usai menjadi pembicara pada workshop Penerapan Iptek Untuk Mendukung Kemandirian dan Ketahanan Pangan, di BPPT Jakarta, Kamis.

Sebelumnya pada pekan lalu pemerintah mengeluarkan Inpres Perberasan No. 2/2005, menggantikan Inpres Perberasan No. 9/2004, yang antara lain menetapkan harga dasar pembelian gabah oleh pemerintah dari Rp1.230 per kg Gabah Kering Panen (GKG) menjadi Rp1.330 per kg.

Untuk mengantisipasi para spekulan agar tidak beroperasi, Deptan meminta Bulog dapat melakukan pembelian gabah petani sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam Inpres No. 2/2005.

Deptan menilai pihaknya telah memperhitungkan besarnya kenaikan tersebut. Di sejumlah daerah harga gabah bahkan melebihi ketentuan pemerintah yakni mencapai Rp1.350 per kg GKP.

Menurut dia, harga gabah yang terjangkau tidak harus berarti bahwa harga gabah harus rendah atau murah, karena kebijakan yang demikian telah terbukti justru menimbulkan banyak kerugian pada petani dan kemampuan ketahanan pangan.

"Harga gabah harus menguntungkan produsennya, dan ini merupakan insentif untuk meningkatkan produksi," jelas Siswono.

Untuk meingkatkan produksi gabah tersebut, Siswono menjelaskan, pemerintah perlu membuka lahan pertanian baru di luar Pulau Jawa, karena 56 persen dari produksi beras nasional berasal dari Pulau Jawa, padahal setiap tahun selua 40.000 hektar lahan pertanian yang subur berubah menjadi real estate atau jalan tol.

"Perubahan lahan tersebut sangat berbahaya bagi ketahanan pangan Indonesia untuk itu perlu dibuka kembli areal pertanian di luar Pulau Jawa, hal tersebut perlu dilakukan segera," ujarnya.

Mengenai potensi Indonesia menjadi negara pengekspor produk pangan tropis, mantan ketua umum HKTI untuk mengatakan potensi pangan Indonesia sangat besar bahkan mungkin bisa menjadi negara eksportir pangan tropis.

Indonesia, kata dari Sabang sampai Merauke mempunyai panjang 8.000 km sedangkan keliling dunia mempunyai panjang 40.000 km, jadi 20 persen kawasan tropis ada di Indonesia.

Hal tersebut kata dia, ini merupkan peluang emas bagi Indoensia untuk meningkatkan produksi pangan tropis guna memenuhi pangan dunia. Sehingga kedepan Indosneia dapat menghasilkan devisa lebih banyak.

Mengenai kebijakan pemerintah dibidang pangan, ucapnya juga perlu mengatur kebijakan yang menguntungkan bagai para petani guna meningkatkan produksi dan kualitas produk.

Di bidang komoditas coklat Indonesia merupakan produsen ketiga terbesar di dunia namun sampai hari ini kita hanya menjadi pengekspor biji coklat, yang diekspor ke eropa dan kembali dalam bentuk bubuk coklat yang harganya mahal.

Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan yang mengenakan PPN 10% kepada pabrik coklat yang ada di Indonesia, namun bebas PPN bagi pabrik coklat di luar negeri.

"ini berarti pabrik coklat di Johor, atau Taiwan bisa membeli coklat lebih murah, akibatnya pabrik di dalam negeri dari 48 pabrik hingga saat ini hanya tersisa tiga pabrik yang tutup karena tidak mampu bersaing dengan yang lainnya," demikian Siswono. (*/erl)