HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - DPR RI tidak menginginkan menyelesaikan sengketa Ambalat melalui Mahkamah Internasional. Blok Ambalat sepenuhnya masuk wilayah indonesia. Klaim Malaysia atas kepemilikan Ambalat berdasarkan peta wilayah 1979 tidak benar karena dibuat Malaysia secara sepihak. DPR lebih memilih penyelesaian diplomatik langsung oleh Indonesia dan Malaysia. Sikap DPR disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Parlemen Malaysia di Kuala Lumpur, Jumat (11/3).

Dalam pertemuan yang berlangsung satu setengah jam itu, delegasi Indonesia yang dipimpin Abdul Gafur selaku Koordinator Badan Kerjasama Antarparlemen mengaku risau atas pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia di Ambalat. Termasuk perlakuan Malaysia terhadap warga Indonesia yang tengah membangun mercusuar di Karang Unarang.

Parlemen Malaysia berjanji akan menyampaikan aspirasi para wakil rakyat Indonesia kepada pemerintah Malaysia. Sebab, konfllik Ambalat ini sepenuhnya wewenang pemerintah.

Di tempat terpisah, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyambut baik itikad pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat dengan mengedepankan upaya diplomasi, termasuk rencana menggelar pertemuan lanjutan pada 22-23 Maret mendatang. Langkah kedua negara untuk meredakan ketegangan menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan masalah dengan damai dan elegan.

Hidayat yang ditemui di acara Rapat Kerja Nasional Gerakan Pemuda Islam Indonesia di Jakarta, mengatakan hendaknya pemerintah Indonesia tetap berpegang pada pengalaman sebelumnya soal penyelesaian kasus perbatasan dengan Malaysia. "Sekali lagi kita tidak rela terjadi kesalahan seperti Sipadan dan Ligitan," kata Hidayat.

Sementara itu, TNI Angkatan Laut kian intensif menggelar patroli dan bersiaga di kawasan perbatasan Karang Unarang, perairan Ambalat. Kemarin malam, armada perang TNI AL berhadap-hadapan dengan empat kapal perang Malaysia. Sebab, armada negara tetangga ini berada dalam posisi yang cukup dekat dengan teritori Indonesia. Ketika semakin mendekati wilayah Indonesia, KRI Wiratno dan KRI Tedung Naga yang berada paling dekat berusaha menghalau dengan mendekatkan jarak kapal hingga sekitar 30 meter sampai kapal perang Malaysia kembali ke wilayahnya.

Armada Malaysia masing-masing KD Baung, KD Sri Johor, KD Kota Baru, dan KD Panah telah berada di kawasan Karang Unarang sejak pagi untuk mengawasi pembangunan mercusuar yang dilakukan pemerintahn Indonesia. Sementara armada kapal perang Indonesia bersiaga mengamankan pembangunan mercusuar yang akan selesai tiga minggu lagi sekaligus menjaga kawasan perbatasan.

Meski pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan masalah ini melalui musyawarah, TNI Angkatan Udara tetap bersiaga penuh. Kini, Skuadron 12 TNI AU di Pekanbaru, Riau, makin meningkatkan frekuensi patroli udara di Selat Malaka dari sekali menjadi dua kali sehari.

Komandan Pangkalan Udara Pekanbaru Kolonel Penerbang Hari Mulyono mengatakan, Skuadron 12 menyiagakan empat unit pesawat tempur jenis Hawk 100 dan Hawk 200 untuk berpatroli di perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Perairan Selat Malaka. Salah seorang pilot pesawat tempur yang berpangkalan di Skuadron 12 Pekanbaru menyatakan siap diterjunkan kapan pun dibutuhkan. Dari 17 pesawat yang dimiliki Skuadron 12, hanya sebagian yang dapat diterbangkan. Sebagian pesawat lainnya masih dalam perbaikan.

Kesiagaan armada perang kedua negara di wilayah perbatasan tak membuat petugas imigrasi Malaysia yang bertugas di Kantor Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Satu Atap (Simtap) di Semarang, Jawa Tengah, ikut tegang. Mereka mengaku tidak terpengaruh konflik Ambalat. Sebaliknya, mereka merasa tetap tenang dan aman bekerja di Indonesia.

Sejak dibuka di Semarang, pihak imigrasi Malaysia menempatkan lima petugas di setiap Kantor Simtap yang tersebar di 11 kota di Indonesia. Mereka ditempatkan untuk memudahkan dan memastikan kerangkatan TKI ke Malaysia. Muhammad dan Ongkar Singh adalah dua dari lima pegawai imigrasi Malaysia yang bertugas di Semarang. Dalam empat hari bertugas, mereka mengaku tidak menemukan hambatan berarti. Keduanya juga tidak pernah diancam dan mendapat perlakuan diskrimintif.

Sementara itu, di Pekanbaru, puluhan mahasiswa dan elemen pemuda mendirikan Posko Ganyang Malaysia di Jalan Diponegoro, depan Konsulat Malaysia. Mereka menyatakan, klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat tidak berdasar dan hanya memancing konfrontasi terbuka dengan Indonesia. Akibat aksi ini pelayanan di Konsulat Malaysia tersebut ditutup. (stv/dar)