HOME » BERITA » Hukum-Kriminal

Kapanlagi.com - Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menilai perompakan tanker berbendera Indonesia di Selat Malaka yang berakhir dengan penyanderaan nakhoda dan kepala juru mesin merupakan kriminal murni yang bermotif pemerasan terhadap PT Humpuss Intermoda Transport.

Presiden KPI Hanafi Rustandi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui persis perkembangan terakhir kasus tersebut. Namun dikabarkan Direksi PT Humpuss Intermoda telah mengambil alih kasus tersebut untuk membebaskan dua pelaut yang disandera.

KPI meminta pertanggungjawaban Biro Maritim Internasional (BMI) yang berpusat di Kuala Lumpur, karena BMI yang unsurnya dari tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, terlambat memberikan bantuan. BMI saat mengerahkan helikopter dan kapal patroli ke tempat kejadian, perompaknya sudah kabur.

Tanker MT Tri Samudra milik PT Humpus Intermoda dirompak oleh sekitar 30 orang pada 12 Maret pukul 17:55 WIB di perairan Pulau Pandan, Bengkalis, Riau. Perompak bersenjata api dan pelontar granat yang menyamar sebagai nelayan dengan tiga perahu mendekati kapal berbobot 1.100 ton yang tengah mengangkut metanol dari Samarinda menuju Belawan, Medan.

Saat nakhoda kapal Fuadi Marjonis akan menabrak perahu nelayan, perompak menembaki kapal tersebut, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Perompak segera naik ke kapal dan menguras semua harta benda milik awak kapal yang jumlahnya 14 orang dan berbagai dokumen kapal. Kapal kemudian dibawa pelaku ke perairan Dumai.

Sebelum membebaskan kapal dan 12 awaknya, perompak membawa sandera nakhoda dan kepala kamar mesin Andi Sulaiman ke arah Tanjung Tiram, Sumut. Mereka minta uang tebusan Rp2 miliar kepada PT Humpuss sebelum membebaskan kedua pelaut tersebut.

Dalam kasus ini, Hanafi menilai banyak keanehan. Setelah ISPS (International Ships and Port Fasility Security) diberlakukan sejak 1 Juli 2004, semua kapal mestinya dilengkapi peralatan canggih sesuai persyaratan internasional (IMO - International Maritime Organization). Sistem peralatan ini selain bisa memberikan sinyal SOS (tanda bahaya) dengan BMI terdekat, juga bisa dipantau oleh perusahaan pelayaran yang bersangkutan.

Perairan Selat Malaka, menurut Hanafi, memang rawan perompakan. Laporan BMI terakhir ke IMO kasus perompakan di Selat Malaka menurun, namun kemudian dikejutkan dengan terjadinya perompakan kapal di perairan Indonesia. Tapi perairan yang lebih rawan lagi adalah Laut Cina Selatan.

Belum jelas apakah ketika peristiwa terjadi semua peralatan di tanker Tri Samudra itu berfungsi atau nakhoda tidak memberikan tanda bahaya. Dalam berbagai kasus perompakan biasanya mereka menguras seluruh barang berharga di kapal dan kalau perlu menyandera kapal kemudian minta tebusan, dan tidak jarang membunuh awak kapal, bukan menyanderanya dan meminta tebusan.

Presiden KPI minta aparat keamanan segera menangkap penyandera dan membebaskan pelaut, serta melakukan investigasi untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas. Pemeriksaan juga perlu dilakukan sejak kapal berangkat dari Samarinda, apakah sudah memenuhi prosedur atau tidak.

Di kapal juga ada log book yang mencatat setiap kejadian di atas kapal. "Log book ini juga harus diperiksa secara teliti," katanya. Selain itu, KPI juga minta keterbukaan Direksi PT Humpuss dalam upaya membebaskan sandera, terutama berkaitan dengan uang tebusan yang kabarnya mencapai Rp2 miliar.

"Transparansi ini penting agar nama pelaut tidak ikut tercemar gara-gara dugaan adanya rekayasa dalam kasus perompakan tersebut," ujarnya seraya menambahkan, penyanderaan dengan tebusan ini diduga dilakukan oleh kelompok tertentu yang ingin memeras Humpuss karena perusahaan ini dinilai pasti sanggup membayar uang tebusan. (*/tut)