HOME » BERITA » Hukum-Kriminal

Kapanlagi.com - Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto dan Kapolri Jenderal Polisi D`ai Bachtiar diminta agar mengerahkan tim khusus guna menangani sejumlah insiden di Ambon, karena mengakibatkan jatuhnya korban termasuk kembalinya perasaan traumatik, menyusul "tragedi kemanusiaan", sejak 19 Januari 1999 .

Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu membenarkan permintaan itu merupakan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Muspida, Rabu dan telah dikirim ke Panglima TNI dan Kapolri dengan tidak memgabaikan personil TNI/Polri di daerah ini. Kami minta tim khusus untuk menangkap oknum pelaku sejumlah insiden dengan cara apa pun."

"Harusnya ada, penyelidikan - penyidikan - penangkapan terhadap oknum pelaku sehingga tidak memperkeruh situasi keamanan semakin kondusif,"katanya. Permintaan ini merupakan kesepakatan dengan Ketua DPRD Maluku, Richard Louhenapessy,SH, Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI. Syarifuddin Summah, Kapolda Maluku, Brigjen TNI, Aditya Warman dan Rektor Unpatti Ambon, Prof. DR.Bert Tetelepta.

Ini dilakukan untuk meminimalisasi ruang gerak maupun upaya-upaya peneror melakukan aksinya. Permintaan ke Panglima TNI dan Kapolri ini pun menindaklanjuti instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengerahkan tim yang memiliki keahlian khusus mengungkapkan insiden-insiden di Kota maupun Pulau Ambon.

Kasus terakhir di Ambon adalah pelemparan granat tangan di kawasan Ongkoliong, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin malam, sekitar pukul 21:35 WIT dengan akibat 19 orang terluka. Kesepakatan Muspida Maluku juga mencakup soal perlu gencarnya melakukan imbauan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan tetap meningkatkan ketahanan lokal.

"Marilah kita bersatu padu dan memandang para peneror maupun provokator itu sebagai musuh bersama sambil berusaha menangkap mereka. Jadi, bila melihat ada hal-hal mencurigakan sesegera mungkin melaporkan ke aparat keamanan terdekat untuk bertindak sesuai prosedur," tandas Gubernur Ralahalu.

Sementara itu, Wagub Maluku, Drs.Memet Latuconsina mengatakan, para korban sejumlah insiden yang terjadi di Kota maupun Pulau Ambon, akhir-akhir ini biaya rumah sakit maupun obatnya dibiayai Pemprov setempat. "Kami sudah menginstruksikan ke pimpinan rumah-rumah sakit agar tidak memungut biaya apa pun dari korban dan tinggal menagihnya ke Pemprov Maluku."

Biaya bagi para korban ini pun tidak tertutup kemungkinan sekiranya harus menjalani rujukan ke luar daerah karena keterbatasan peralatan maupun dokter ahli di Maluku. "Hanya saja, dari insiden yang terjadi, akhir-akhir ini belum ada yang rujuk ke luar daerah. Kami pun memberikan santunan bagi korban yang meninggal akibat insiden-insiden tersebut." (*/tut)