HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Keputusan larangan impor beras apakah akan dipertahankan hingga akhir 2005 atau dicabut akan ditetapkan Menperdag bulan Mei sambil menunggu berbagai masukan mengenai produksi beras di dalam negeri.

"Keputusan soal larangan impor beras baru akan kita evaluasi pada bulan Mei sehingga sampai sekarang belum ada keputusan yang baru yakni tetap dilarang," kata Menperdag Mari Pangestu, di Jakarta, Rabu (30/3).

Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa memutuskan sendiri soal larangan impor beras yang berlaku sampai 30 Juni 2005 apa perlu dicabut, dipertahankan atau diperpanjang.

"Saya tidak bisa memutuskan sendiri soal larangan impor beras karena harus dirapatkan dalam Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang melibatkan instansi seperti Deptan dan Bulog untuk melihat situasi stok yang ada di dalam negeri mencukupi atau tidak," katanya.

Menurutnya, untuk memutuskan larangan impor dirinya harus mendapat masukan terlebih dahulu mengenai posisi stok serta laporan cuaca terlebih dahulu dan setelah ada usulan dari DKP pihaknya baru bisa memutuskan.

"Kalau stok dan produksi dalam negeri berkurang maka impor diperlukan tapi kalau kondisinya sebaliknya maka kebijakan larangan impor harus tetap dipertahankan untuk melindungi beras lokal," katanya.

Sebelumnya, Mentan Anton Apriyantono pada pertengahan bulan ini telah mengusulkan kepada Menteri Perdagangan untuk memperpanjang larangan impor beras yang akan berakhir Juni 2005 menjadi sampai Desember tahun ini.

"Departemen Pertanian mengharapkan kebijakan larangan impor beras tersebut dapat diperpanjang hingga Desember 2005," katanya.

Menurut Anton, selain kebijakan harga pembelian gabah oleh pemerintah (HPP) upaya untuk mengamankan harga gabah petani juga bisa dilakukan dengan menerapkan larangan impor beras yang ternyata cukup efektif guna mendongkrak harga komoditas pangan tersebut.

Pelarangan impor beras, tambahnya, ternyata mampu meningkatkan perdagangan beras antarpulau di tanah air, sehingga ekonomi daerah lebih baik.

Anton mengakui, larangan impor akan membuat harga beras dalam negeri lebih tinggi, sehingga sejumlah daerah meminta agar pemerintah pusat mencabut kebijakan tersebut di antaranya Batam yang wilayahnya banyak mendatangkan beras impor dari Thailand dengan alasan lebih murah dari beras dalam negeri. (*/dar)