HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sri Mulyani Indrawati, Senin (9/5), mengatakan bahwa target pemerintah agar inflasi tahun ke tahun sebesar 7% masih cukup realistis untuk dicapai.

"Kecenderungan inflasi di dunia memang terus meningkat dan itu merupakan tekanan eksternal tersendiri tetapi jika manajemen dari sektor makro yaitu fiskal dan moneter serta sisi mikro yaitu struktur perekonomian dapat diharmoniskan maka masih dapat diatasi," kata Sri Mulyani yang ditemui seusai peluncuran portal terpadu e-Aceh, di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (2/5), mencatat inflasi April 2005 mencapai 0,34%, sehingga laju inflasi tahun kalender (Januari-April) 2005 sebesar 3,54%, sedangkan inflasi tahun ke tahun (April 2005 terhadap April 2004) sebesar 8,12%.

Menurut Sri Mulyani, tindakan pemerintah melalui peraturannya dan Bank Indonesia (BI) dengan kebijakan moneternya yang ternyata mampu menciptakan sebuah situasi yang lebih stabil menunjukkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak berasal dari ekspansi fiskal atau moneter tetapi lebih dari perbaikan sektor riil.

"Perbaikan sektor riil itu lebih diharapkan oleh para pelaku bisnis dari pada perbaikan struktural, seperti perbaikan dari sisi kepastian peraturan, berkurangnya korupsi atau penghapusan in-efisiensi. Dan itulah yang sedang kita kerjakan sekarang," katanya.

Saat ditanya tentang persentase utilitas industri di Indonesia, menurut Sri Mulyani, jika dilihat dari inflasi yang terjadi dan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir maka kemungkinan besar kapasitas utilitasasi sekarang telah mendekati hampir penuh atau kalau tidak penuh maka selama ini telah terjadi "bottle neck" (macet).

"Inflasi itu bisa dipicu oleh faktor supply (penawaran) atau demand (permintaan), jika karena faktor supply maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi," ujarnya.

Yang kemarin dideteksi selama satu kuartal terakhir, Sri Mulyani menambahkan, lebih karena tekanan permintaan karena adanya likuiditas yang lebih banyak, baik itu berasal dari sisi keuangan (monetary) atau akibat tingginya ekspektasi terhadap pemerintah baru.

"Sedangkan dari sisi penawaran, saya rasa kapasitasnya belum penuh, kemarin itu masih sekitar 60%-70%," katanya.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki suatu persalahan yang terbilang unik terkait dengan hal tersebut, saat di satu sisi ada kapasitas yang belum terpakai jadi sektor riil belum pulih tetapi permintaannya sudah terlalu tinggi sebagai dampak dari likuiditas

"Ini yang kemudian harus diseimbangkan lagi, dari sisi makro, permintaannya harus diperlembut dan sektor riil nya harus dibangkitkan sehingga sisi penawarannya bisa dimajukan," katanya.

Pada kesempatan tersebut Sri Mulyani juga mengatakan bahwa sekalipun sempat terjadi beberapa permasalahan yang mengakibatkan tekanan terhadap nilai rupiah tetapi itu bukan alasan untuk mengubah rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

"RPJM, secara umum tetap akan jadi pegangan, RPJM masih bisa dan harus dipertahankan karena itu langkah yang telah disusun secara matang untuk dilakukan," katanya.

Ketika ditanya tentang dana konpensasi BBM, Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi dana harus menunggu RAPBN 2005, sedangkan yang dilakukan saat ini adalah program pemerintah untuk masyarakat miskin yang bertujuan sebagai jaring pengaman. (*/dar)