HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Ratusan kaum Maois menyerbu dua basis militer di Nepal selatan, Selasa, menyebabkan 32 anggota pemberontak itu dan empat petugas keamanan tewas.

Pertempuran paling akhir, yang meletus mulai Senin, terjadi saat Asisten Menlu AS untuk Asia Selatan, Christina Rocca, mengunjungi negara di pegunungan Himalaya yang telah sepuluh tahun terakhir direpotkan oleh gerakan gerilya kaum komunis Maois.

"Pasukan keamanan telah mengambil jenazah 32 pemberontak yang tewas dalam bentrokan-bentrokan semalam dan pencairan untuk menemukan korban-korban tewas lainnya masih terus berlangsung," kata Mayor Sushil Dahal, perwira markasbesar militer Nepal.

Selain 32 pemberontak, peristiwa itu menewaskan seorang tentara dan tiga polisi membuat insiden tersebut sebagai bentrokan tersengit sejak Raja Gyanedra merebut kekuasaan pada 1 Februari lalu.

Jurubicara militer itu menambahkan kaum pemberontak menyerang dua markas batalyon AS, namun serangan bisa dipukul mundur dan pemberontak gagal untuk menguasai kamp-kamp militer pemerintah yang mereka serang.

"Pembeontak-pemberontak itu menggunakan penduduk setempat sebagai perisai hidup dan dalam kaitan ini terdapat 36 warga sipil yang turut terluka. Korban-korban itu sudah dibawa lewat udara untuk pengobatan di rumahsakit," kata seorang perwira senior AD lainnya.

Pihak pemberontak Maois belum memberikan pernyataan apapun mengenai peristiwa itu, dan diketahui jarang-jarang memberi pernyataan pers mengenai aktivitas mereka walau kadang-kadang tetap dilakukan beberapa hari setelah peristiwa terjadi.

Suatu laporan yang tidak dikonfirmasi pihak militer dari kawasan itu menyebutkan 34 tentara masih hilang setelah serangan terjadi. Namun militer menyatakan akan berusaha mencari kebenaran mengenai laporan tersebut.

Kunjungan Rocca ke Nepal dilaksanakan setelah Washington pekan lalu menyatakan sambutan baik mengenai langkah Raja Nepal mengakhiri keadaan darurat walau masih banyak yang harus dilakukan.

Deplu AS, dalam jawaban tertulis atas pertanyaan yang diajukan dalam taklimat pers harian Selasa lalu, mendesak "kekuatan-kekuatan politik yang sah" agar juga melakukan rujuk dan bersatu menghadapi pemberontakan kaum Maois setempat.

Raja Gyanedra sebelumnya telah mencabut keadaan darurat yang diterapkannya sejak ia mengambil alih kekuasaan tiga bulan lalu. Namun, Raja masih terus mempertahankan komisi anti-korupsi dengan kekuasaan besar untuk melakukan penangkapan dan menjatuhkan hukuman.

"Amerika Serikat menyambut baik keputusan Pemerintah Nepal untuk mencabut keadaan darurat pada 29 April lalu, dan keputusan untuk melepaskan sejumlah pemimpin partai politik dari penahanan rumah," kata Deplu AS.

"Bagaimanapun, lebih banyak hal perlu dilakukan. Kami mendesak Pemerintah agar memebabaskan seluruh tawanan politik dan menjamin perlindungan hak-hak fundamental di Nepal. Akhirnya, Nepal perlu kembali ke demokrasi pemilihan," kata Deplu AS.

Gyanedra memecat pemerintahan PM Sher Bahadur Deuba dan mengambil kekuasaan serta menyatakan kekuasaan darurat pada 1 Februari, dengan alasan pemerintah telah gagal membasmi pemberontakan kaum Maois yang telah menyebabkan 11.000 orang tewas.

Gyanedra, setelah mencabut keadaan darurat, kemudian membebaskan pemimpin kelompok komunis terbesar Madhav Kumar Nepal, ketua Partai Komunis Nepal UML, dari tahanan rumah.

Seorang pemimpin lain komunis, Amrit Kumar Bohara, juga dibebaskan. Namun, beberapa pejabat UML mengatakan, ratusan aktivis lain masih ditahan dan penangkapan-penangkapan baru dilakukan, meski keadaan darurat telah dicabut.

Gyanendra, yang menghadapi tekanan internasional yang meningkat agar memulihkan demokrasi dan membebaskan politikus, setuju pada akhir pekan untuk mencabut keadaan durarat namun tetap memegang seluruh kekuasaan luar biasa yang dimilikinya pada 1 Februari.

Langkah itu dilakukan ketika keretakan terjadi di dalam kelompok komunis kuat itu, yang berperang untuk menggulingkan monarki konstitusional di salah satu dari 10 negara termiskin dunia itu.

Pemimpin pemberontak Maois Prachanda, yang menggunakan satu nama, menuduh deputinya, Baburam Bhattarai, membangkang keputusan-keputusan partai. Partai berharap ia akan mengatasi kelemahannya dan mengikuti proses mengubah dirinya," kata pemimpin kelompok gerilya itu.

Militer Nepal, yang dikerahkan untuk menumpas Maois, mengklaim sebelumnya bahwa ada perpecahan antara Prachanda, yang disebut-sebut sebagai seorang tokoh garis keras, dan Bhattarai, yang memimpin kelompok gerilya. (*/lpk)