Kadis Pendidikan Maluku, Prof.Drs.Ismael Titapele, di Ambon, Jumat, membenarkan, kesediaan dua perusahaan asal sesama negara Asia itu guna mendukung pengembangan pendidikan berbasis standar kompetensi.
Titapele mengemukakan, penyaluran komputer ke sekolah-sekolah ini sangatlah tergantung fasilitas listrik maupun telepon yang sudah terpasang karena bila belum, maka pastinya mubazir karena tujuannya untuk operasional internet.
"Pertimbangannya pengoperasian internet ini guna memudahkan komunikasi untuk berbagai kebutuhan di jajaran Dinas Pendidikan maupun mentransfer berbagai kurikulum/strategis pendidikan ke sekolah-sekolah sehingga efisien, baik dari segi waktu, biaya dan tenaga,"tandasnya.
Hanya saja, Titapele mengakui, pengiriman komputer dari Korsel ini masih terbentur masalah pajak untuk bea masuk sehingga masih dikoordinasikan Depdiknas guna meminta toleransi dari Menteri Keuangan serta Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
"Kami pun sudah melaporkannya ke Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu guna mendukungnya dengan surat bahwa peralatan komputer itu sangat strategis dalam upaya pemulihan sektor pendidikan
Akibat konflik berdarah, sekolah-sekolah di Maluku sedikitnya 136 sekolah rusak atau terbakar dan baru dibangun 66 unit pada berbagai tingkatan.
Permasalahan ini juga mengakibatkan peringkat pendidikan Maluku sebelum 2004 sempat anjlok hingga ke urutan ke-31 dan saat ini berada di peringkat 12. (*/erl)