Kepada pers di Washington DC, Jumat (20/5), Boucher mengatakan, peningkatan kerjasama militer akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Amerika Serikat 24-27 Mei ini.
Menurut dia, akan banyak topik pembicaraan dalam pertemuan Presiden Yudhoyono dan Presiden George W. Bush. "Kita akan bicarakan sangat banyak hal, termasuk kerjasama antar militer," kata Boucher.
Peningkatan kerjasama militer itu sendiri sudah mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir ini, setelah bertahun-tahun terganggu karena masalah HAM Timor Timur.
"Beberapa waktu lalu kami sudah bisa menjual suku cadang pesawat Hercules C-130 kepada Indonesia sehingga bisa digunakan untuk bantuan bagi korban tsunami.
Selanjutnya Menlu Condoleezza Rice memutuskan untuk membuka kembali program pendidikan dan latihan militer internasional (IMET) bagi perwira-perwira Indonesia," katanya.
Peningkatan kerjasama tersebut terkait dengan komitmen pemerintahan baru Indonesia yang terpilih secara demokratis dalam penanganan masalah Hak Azazi Manusia.
"Saya yakin selama kunjungan Presiden Indonesia, kita akan berdiskusi bagaimana memperluas kerjasama militer dan langkah-langkah yang diperlukan oleh kedua belah pihak, termasuk kemajuan atas masalah HAM," tambahnya.
Mengenai masih adanya keberatan dari anggota kongres atas normalisasi hubungan militer RI-AS tersebut, Boucher mengakui memang ada persyaratan yang terkait dengan penyelesaian beberapa kasus HAM di Indonesia. Untuk program IMET, persyaratan itu telah dipenuhi.
Dalam kunjungan ke AS selama tiga hari tersebut, Presiden Yudhoyono akan mengadakan pertemuan dengan Bush di Gedung Putih pada 25 Mei.
Pertemuan kepala negara tersebut adalah yang kedua kalinya setelah pertemuan di Santiago, Chile, saat sidang puncak APEC November lalu.
Presiden Yudhoyono juga akan mengadakan sejumlah acara seperti pertemuan dengan anggota Kongres, dengan sejumlah pengusaha AS serta tatap muka dengan masyarakat Indonesia yang berdomisili di Washington DC dan sekitarnya.
Menurut informasi dari KBRI Washington DC, animo masyarakat Indonesia untuk bertemu dengan presidennya cukup besar.
Namun karena tempat petemuan di Wisma Indonesia terbatas, KBRI membatasi undangan hanya untuk 300 orang.
Bahkan seminggu sebelum kedatangan Presiden, pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti acara pada 26 Mei itu juga telah ditutup. (*/bun)