HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Iran Selasa menyatakan peluang sukses pembicaraan nuklir dengan para perunding Eropa pekan ini hanya 50:50, dan pembicaraan pada tahap terpenting. "Kami pada bagian yang paling sulit dari perundingan ini," Hossein Moussavian, perunding nuklir utama Iran dan anggota Dewan Agung Keamanan Nasional Iran, setelah perundingan awal usai.

Moussavian memimpin delegasi teknis dalam perundingan dengan Eropa menyangkut program nuklir Teheran yang diselenggarakan menjelang perundingan tingkat menteri di Jenewa Rabu. "Peluang suksesnya 50-50 persen," katanya.

Awal pekan ini, Teheran telah menunjukkan sikap kerasnya mengenai hak negara ini untuk mengembangkan program nuklir, bahkan menyatakan tidak takut jika sampai isu ini dirujuk Barat ke Dewan Keamanan PBB. "Kami telah mengambil langkah-langkah yang perlu dan kami tak takut dirujuk ke Dewan Keamanan PBB," kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Hamid Reza Asefi.

Asefi juga memperingatkan Inggris, Perancis dan Jerman, agar tidak menekan Iran supaya dirujukkan ke Dewan Keamanan menyangkut program nuklirnya, karena langkah tersebut akan bisa memicu krisis yang pihak Eropa tak akan bisa mengendalikannya. Dalam pertemuan Jenewa, akan dipastikan apakah Iran akan mencapai persetujuan dengan tiga negara kunci Eropa tersebut.

Pembicaraan bersifat darurat di Jenewa itu akan berlangsung antara perunding utama nuklir Iran, Hassan Rowhani, dengan para menteri luar negeri Jack Straw (Inggris), Michel Barnier (Perancis) dan Joschka Fischer (Jerman). Pertemuan semula direncanakan berlangsung di Paris, namun belakangan diubah di Jenewa, tempat bermarkas Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Sehari sebelumnya, para pakar dari negara-negara tersebut akan terlibat dalam pertemuan tingkat ahli. Asefi menambahkan Teheran tidak akan sungkan-sungkan mengambil keputusan-keputusan sepihak jika sampai terus ditekan menyangkut isu tersebut.

"Ini tak secara legal mungkin untuk merujuk kasus kami kepada Dewan Keamanan PBB. Banyak negara percaya tak ada dasar hukum untuk ini. Jadi, jika satu negara menekan yang lainnya agar melakukan hal itu, merekalah yang akan menjadi pihak yang kalah, bukan Republik Islam Iran," demikian jurubicara itu. (*/tut)