HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan, warga Golkar harus mengambil peran di pemerintahan agar bisa melakukan pembangunan bangsa dan memajukan masyarakat, sebagaimana yang dicita-citakan dan menjadi tujuan partai berlambang pohon beringin itu.

"Tujuan Partai Golkar adalah ingin memajukan bangsa, bukan memenangkan pemilu presiden. Dengan demikian, tujuan tersebut harus menjadi landasan bekerja bagi warga partai, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat," katanya pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Selasa (24/5).

Menurut dia, memenangkan pemilu presiden hanya cara untuk mencapai tujuan partai, sehingga warga Golkar harus mempunyai program kerja yang memajukan dan menyejahterakan anggota partai dan masyarakat. Program kerja itu harus dilaksanakan untuk kepentingan partai, bangsa, dan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Golkar harus mengambil peran di pemerintahan, seperti menjadi gubernur, bupati, dan walikota. Namun, ketika menjadi pemimpin harus mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat.

"Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menjaga reputasi serta norma agama, budaya, dan politik. Tanpa itu, seorang pemimpin akan sulit mendapat tempat di hati masyarakat," kata Jusuf Kalla yang juga Wakil Presiden (Wapres) RI itu.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman mengatakan, warga Golkar adalah kader bangsa dan Pancasila, serta agen pembangunan dan pembaruan sehingga akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok dan individu.

"Oleh karena itu, kader Golkar harus memiliki jiwa yang besar dan tidak mempunyai pikiran yang kerdil untuk mencapai tujuan dan cita-cita partai, yakni memajukan bangsa dan negara," kata Gandung yang merupakan Calon Bupati Gunungkidul, DIY, dari Partai Golkar.

Pembukaan Rakerda I DPD Partai Golkar DIY itu juga dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar Surya Paloh, dan Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Muladi. (*/bun)