Pemerintah harus cermat terhadap kepentingan politik luar negeri pemerintah Jepang, khusunya masalah perkembangan di Selat Malaka dan Korea Utara, katanya saat dimintai komentarnya mengenai kunjungan Presiden RI ke Jepang, AS dan Vietnam, Rabu (25/5).
Koalisi strategis AS- Jepang- Singapore mempunyai kepentingan strategis terhadap Selat Malaka dan kawasan pacifik.
"Ini strategi dasar mereka. Indonesia sebagai negara besar yang banyak pantainya menentukan sekali posisi Selat Malaka," tambahnya.
Ia mengatakan, posisi Indonesia dan Malaysia dalam hal ini sama. Indonesia, dengan politik bebas aktif, mengharapkan kepada negara Jepang untuk tidak sampai mendikte Indonesia dalam hal ini.
Indonesia harus berpegang pada wawasan nusantara. Kepentingan nasional harus dikedepankan.
Ia sangat setuju, kerjasama dalam semua bidang termasuk dalam bidang ekonomi antara Indonesia - Jepang sepanjang tidak melanggar kedaulatan NKRI.
"Dalam masalah Indonesia dengan Korea Utara, Indonesia tidak bisa mengikuti kebijaksanaan luar negeri Jepang terhadap Korut," katanya.
Indonesia harusnya memanfaatkan kepentingan dari segi ekonomi untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
Menurut dia, pemerintah Indonesia harusnya membuat bargaining agar pemerintah Jepang lebih banyak berbuat untuk kepentingan bangsa-bangsa di Asia.
Menanggapi kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke AS, menurut Tjahjo, hanya kunjungan silahturahmi saja.
Masalah embargo senjata, tentunya harus dicermati seksama karena kepentingan AS khususnya terhadap kawasan Asia Tenggara sudah tercover dengan sekutunya yang dominan.
"Justru kunjungan ke Jepang apakah Presiden dapat memetik nilai lebih untuk kepentingan Indonesia mari kita tunggu," kata Tjahjo. (*/bun)