HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - PLN membantah tuduhan yang dilontarkan Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR) mengenai adanya inefisiensi dalam pengelolaan PT PLN yang berpotensi merugikan negara Rp6,287 triliun.

Kelompok kerja organisasi non pemerintah yang melakukan advokasi kebijakan sektor energi, itu menyebut inefisiensi terjadi pada proyek-proyek yang diindikasikan mengalami mark-up (pembengkakan biaya) dan korupsi, kekeliruan investasi, manajemen perawatan dan perbaikan pembangkit yang lemah dan buruk, serta praktek-praktek manajemen perusahaan yang melanggar asas pengelolaan yang sehat.

Dalam siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (2/6), PLN menyatakan bahwa pemeliharaan mesin-mesin telah dilakukan secara kontinyu sesuai jadwal yang ditentukan pabrik. Bahkan kesiapan pembangkit-pembangkit PLN lebih baik jika dibandingkan standar internasional North American Elektrik Reliability Council (NERC).

Mengenai pembangunan Proyek PLTGU Cilegon yang nilai proyeknya dicurigai WGPSR, menurut PLN akan selesai Agustus 2005 dan beroperasi Januari tahun depan. Harga produksi akhirnya mencapai US$3,8 sen yang masih amat rendah dibandingkan dengan PLTGU berbahan bakar lain yang saat ini mencapai US$6,9 sen.

Selain itu, proyek Consumer Information System (CIS) yang menurut WGPSR merupakan contoh praktek manajemen yang melanggar asas pengelolaan perusahaan yang sehat, menurut PLN CIS dibangun untuk meningkatkan pelayanan dan mencegah kehilangan pendapatan.

Total biaya CIS sebesar Rp137 miliar selama dua tahun untuk biaya operasional, implementasi dan suport, help desk, penataan data pelanggan, standarisasi dan desain fitur tambahan dan pelatihan. Kehilangan pendapatan jika tidak menggunakan cara itu diperkirakan sebesar Rp70 miliar per tahun.

PLN juga menyatakan pihaknya berhasil menurunkan biaya produksi dan dari hasil audit Hasn Tuanakotta & Mustofa (Auditor Independen), biaya produksi tenaga listrik PLN pada 2004 adalah Rp660 per KWH lebih rendah dibanding pada 2003 yang sebesar Rp687 per KWH.

Angka biaya produksi itu menurut siaran pers yang ditandatangani Sekretaris perusahaan PLN, Harry Jaya pahlawan, menunjukkan bahwa PLN telah melakukan kegiatan efisiensi dengan baik berupa peningkatan efisiensi termal, penekanan susut, diversifikasi penggunaan energi primer non BBM, dan pola perawatan pembangkit yang optimal. (*/dar)