Dua bentuk kerjasama ekonomi itu disepakati dalam naskah kesepahaman yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi di Kediaman PM di Tokyo, Kamis (2/6).

Dalam pernyataan bersama atau Joint Statement mengenai perjanjian kerjasama ekonomi (EPA), kedua Kepala Negara sepakat untuk melakukan proses negosiasi, yang bertujuan meningkatkan kerjasama dagang dengan saling membuka pasar masing-masing.

Sementara MoU mengenai SIAP, kedua negara sepakat untuk mencari inisiatif baru dalam meningkatkan investasi asing, terutama yang berasal dari Jepang dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

SIAP, disiapkan oleh Forum Bersama Sektor Swasta pada 19 Desember 2004 di Jakarta, menyusul pertemuan Presiden Yudhoyono dengan PM Koizumi di Santiago, Chili pada bulan Nopember 2004.

Dalam masalah EPA, kata Presiden kedua negara akan mendiskusikan lebih dalam berbagai hal menyangkut kerjasama untuk melakukan liberalisasi perdagangan, meningkatkan perangkat perundang-undangan dan kerjasama yang berhubungan dengan produk spesifik antara kedua negara.

Indonesia dan Jepang juga sepakat untuk melakukan negosiasi secara lebih konstruktif, fleksibel dan positif mengenai sektor yang dianggap sensitif, misalnya soal produk pertanian di Jepang.

Sementara itu, mengenai SIAP, Jepang juga menyatakan setuju untuk meningkatkan investasinya di Indonesia, dengan harapan peningkatan jumlah investasi dua kalilipat dalam lima tahun kedepan yaitu menjadi sekitar US$20 miliar.

Dalam kerjasama itu, berbagai pihak di Jepang, siap untuk memberikan bantuan dengan dukungan.

Pihak Japan International Corporation Agency (JICA), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Japan External Trade Organization (Jetro), Nippon Kaidanren, Asosiasi Pengusaha Jepang juga dihimbau, agar ikut secara aktif membujuk perusahaan Jepang untuk berinvestasi di Indonesia.

Selain kerjasama di bidang ekonomi, Presiden Yudhoyono dan PM Koizumi juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang maritim dan penanggulangan bencana alam.

Sementara dalam bidang maritim, fokus yang disepakati adalah kerjasama untuk memberantas tindak kejahatan di selat Malaka terutama kejahatan bajak laut.

"Demi kepentingan bersama kejahatan trans nasional termasuk kejahatan di lautan, terorisme dan kejahatan laut lainnya agar betul-betul bisa diberantas," kata Presiden.

Mengenai kerjasama dibidang penanggulangan bencana alam, Indonesia dan Jepang sepakat untuk membentuk Komite Bersama (joint commitee), yang secara bersama diketuai Menteri Negara Penanggulangan Bencana Alam Jepang Yoshitaka Murata dan Menko Kesra Alwi Shihab.

Komite Bersama tersebut akan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai bencana yang terjadi di Jepang dan pengalaman tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam persiapan Indonesia menghadapi bencana, yang mungkin akan terjadi dimasa mendatang.

Presiden Yudhoyono akan mengakhiri kunjungan kerja di Jepang, Jumat (3/6) dan akan bertolak kembali ke Jakarta pukul 15.00 waktu setempat (13.00 WIB) dan dijadualkan tiba di Halim PerdanaKusuma pukul 21.45 WIB.

Sebelum bertolak ke Jakarta, Presiden dan Rombongan menurut rencana masih akan mengadakan berbagai kegiatan diantaranya berpidato di National Press Club, Tokyo dan meresmikan Indonesia Handicraft Gallery. (*/bun)