HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR-RI, Hafiz Zawawi mengatakan Panja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah sepakat untuk memberikan dana sekolah gratis dari dana program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) bahan bakar minyak.

"Dalam pembahasan dengan Panja, disepakati alokasi PKPS BBM bidang pendidikan yang semula berbentuk beasiswa bagi siswa miskin diubah menjadi sekolah gratis," katanya, di Jakarta, Senin (06/06).

Hafiz menjelaskan, sekolah gratis yang disepakati adalah dalam bentuk biaya operasional sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun bagi siswa SD dan SMP di sekolah negeri maupun swasta.

Selain itu, disepakati pula beasiswa untuk murid SMA/SMK/Madrasah Aaliyah, yang berasal keluarga miskin, dan mulai akan dilaksanakan pada semester satu tahun ajaran 2005-2006.

Dijelaskan Hafiz, dana yang dialokasikan dari APBN-Perubahan (P) 2005 untuk dana pendidikan ini dinaikkan dari Rp5,6 triliun menjadi Rp6,27 triliun.

Sementara jumlah siswa SD yang akan mendapat biaya sekolah gratis itu adalah sebanyak 28,65 juta siswa dan siswa SMP 10,85 juta orang.

Hafiz menjelaskan, mengenai konsep biaya operasional sekolah gratis itu antara lain menjamin siswa miskin tetap bersekolah dengan membebaskan seluruh iuran sekolah dan menyediakan bantuan transportasi.

Pemerintah Daerah juga tidak diperkenankan untuk mengurangi alokasi biaya pendidikan yang telah dilakukan.

Sementara itu, untuk alokasi BBM bidang kesehatan, dalam APBN-P 2005 disepakati naik Rp96,7 miliar menjadi Rp2,8 triliun dan dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah kelas III.

Sedangkan untuk alokasi PKPS BBM untuk infrastruktur pedesaan alokasinya tetap Rp3,34 triliun namun dengan menurunkan bantuan kompensasi tiap desa dari Rp300 juta menjadi Rp250 juta per tahun sehingga desa tertinggal yang akan menerima bantuan naik dari 11.140 menjadi 12.834 desa.

Hafiz menambahkan dengan demikian alokasi dana PKPS BBM-P 2005 naik dari Rp10,48 triliun menjadi Rp12,49 triliun. (*/lpk)