HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Pemerintah Inggris yang sebelumnya telah menyumbangkan US$10 juta akan menambah lagi bantuan sekitar US$50 juta untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

"Pemerintah Inggris ingin memastikan apakah dana tersebut bisa di-absorb (diserap) secara cepat kalau di-disburse(dicairkan) melalui APBN," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima delegasi British Government for International Development yang dipimpin Gareth Thomas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/06).

DPR, menurut Sri Mulyani, sudah menyetujui dana untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh lebih dari Rp8,1 trilyun, sehingga persoalannya adalah proses untuk pencairan dana tersebut serta penggunaannya.

Masalah lain yang dibahas menurut Sri Mulyani, adalah bagaimana proses desentralisasi secara umum karena Inggris yang secara tradisional banyak membantu pemerintah daerah melalui pendidikan, terutama untuk staf pemda yang mengambil program master atau kursus singkat di negara tersebut.

"Bantuan itu akan ditingkatkan dan Presiden juga meminta untuk segera ditingkatkan," katanya.

Hal lain yang juga menjadi pembahasan adalah soal situasi keamanan di Aceh, apakah sudah terjaga untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah itu.

Delegasi Inggris, menurut Sri Mulyani, meminta penjelasan dari Presiden sehubungan dengan perjanjian damai dengan Gerakan Separatis Aceh (GSA) dan Presiden menegaskan tidak ada tanda-tanda ke arah hasil yang lebih baik dan diharapkan ada pembicaraan lanjutan dengan pihak GSA.

Delegasi Inggris merasa perlu menanyakan soal GSA tersebut karena negara itu selama ini memang mempunyai interest atau perhatian yang cukup besar.

"Selain itu, mulai Agustus 2005, Inggris akan menjadi Presiden Uni Eropa, dan tentunya mereka menaruh perhatian terhadap dunia internasional," kata Sri Mulyani. (*/lpk)