HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pertamina sebagai sebuah perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas sama halnya seperti PT lain, kini nampaknya dibuat pusing memberikan penjelasan sekaligus mengendalikan distribusi Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

Pimpinan Pertamina Unit Permasaran VI Cabang Banjarmasin, Iwan Hartawan ketika dihubungi di kediamannya, Sabtu (18/6) mengaku, hingga kini pihaknya memang belum secara efektif melakukan pengendalian distribusi BBM, menyusul terbatasnya kuota yang telah ditetapkan untuk subsidi BBM.

Dengan kondisi seperti itu, memang pelayanan BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Banjarmasin dan sekitarnya hingga kini masih tetap berjalan normal, berbeda yang terjadi daerah lain yang mulai mengalami kesulitan atau kelangkaan.

Kelangkaan pelayanan BBM di SPBU cukup wajar karena jatah atau kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah bersama DPR jauh dibawah angka realisasi tahun 2004, padahal pertumbuhan permintaan BBM meningkat seiring meningkatnya kebutuhan terutama untuk kendaraan bermotor dan industri.

Menurut Iwan, dengan adanya keterbatasan kuota maka hampir seluruh daerah berpotensi mengalami kekurangan pasokan dan pelayanan BBM, termasuk di wilayah Kalsel.

Berdasarkan angka realisasi distribusi BBM kuota 2005, hingga pertengahan Juni sudah mencapai 57 persen sehingga enam bulan ke depan sisa kuota yang akan disalurkan hanya tinggal 43 persen.

"Dengan kenyataan itu, maka praktis dalam distribusi setiap bulan akan mengalami pengurangan atau penyesuaian dengan sisa kuota 2005," katanya.

Dewasa ini, setiap hari distribusi BBM di wilayah Kalsel untuk jenis solar sebanyak 700 kiloliter/hari, premium 500 kiloliter/hari dan minyak tanah 475 kiloliter/hari.

Melalui pengendalian yang akan dilakukan efektif mulai pekan depan, dipastikan untuk setiap jenis BBM itu pola distribusinya akan dikurangi sekitar 10 persen.

Menurut dia, sehubungan terbatasnya kuota BBM bersubsidi itu, Pertamina Banjarmasin telah melayangkan surat kepada gubernur dan bupati/walikota se-Kalsel untuk menjelaskan kondisi yang dihadapi, sehingga kondisi itu dapat dipahami baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

"Pertamina sebagai sebuah perusahaan hanya bertindak sebagai penyaluran BBM sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah, sehingga apabila terjadi kelangkaan maka itu jelas dampak dari keterbatasan subsidi BBM," katanya.

Untuk itu, mengingat terbatasnya subsidi yang diberikan pemerintah sehubungan keuangan negara dalam kondisi sulit, diharapkan masyarakat dapat mengendalikan penggunaan BBM atau dengan bijaksana berhemat.

Upaya pengendalian distribusi BBM untuk seluruh wilayah Kalsel dilakukan dengan ketat dan memperhatikan perkembangan yang terjadi lapangan setiap saat serta menerapkan sistem keseimbangan antara suplai dan kebutuhan masing-masing daerah.

Menurut Iwan, beberapa waktu lalu pihak PT.PLN datang berkaitan dengan pengamanan kebutuhan BBM yang mereka butuhkan untuk pembangkit listrik, namun dengan adanya keterbatasan kuota itu menjadi serba sulit karena berhadapan dengan pelayanan umum di SPBU.

"Untuk itu diperlukan upaya bersama semua pihak dan komponen masyarakat menghadapi kenyataan yang ada, tidak saling menyalahkan," katanya.

Ke depan memang perlu ada solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan BBM terutama dikaitkan dengan pola subsidi yang membuat semua pihak terlena, seyogyanya secara bertahap perlu dihapus sehingga yang berlaku adalah mekanisme pasar. (*/dar)