"Rakyat menunggu action, tak hanya wacana. Ini sudah sangat memprihatinkan. Apalagi back log (kondisi sarana dan prasana yang tertunda perbaikannya, red) perkeretaapian mencapai Rp11 triliun," katanya saat dihubungi menanggapi kecelakaan tabrakan Kereta Rel Listrik (KRL) ekonomi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (30/6).

Tabrakan itu sendiri dipicu mogoknya KRL Ekpress Pakuan tujuan Jakarta di Stasiun Pasar Minggu, kemudian KRL ekonomi di belakangnya berhenti karena sinyal merah dan satu blok, tetapi KRL ekonomi berikutnya menabrak kereta yang sedang berhenti ini.

Sedikitnya empat korban tewas dalam peristiwa itu dan puluhan lainnya mengalami luka.

Salah satu tindakan nyata bagi Menteri Perhubungan adalah, kata Yosef, segera membentuk organisasi baru yang fokus mengurusi dan mengendalikan regulasi perkeretaapian.

"Dirjen perkeretaapian makin mendesak dalam situasi seperti sekarang. Jika diserahkan Dirjen Perhubungan Darat, terlalu luas karena apa yang terjadi sekarang itu adalah bagaikan hanya puncak di gunung es," tukas Yosef dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dia menilai, apa yang dilakukan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa selama ini sudah cukup perhatiannya, tetapi kemampuannya memang terbatas.

"Menhub cukup babak belur dengan beragam masalah transportasi baik laut, udara maupun darat," katanya.

Yosef juga menilai, pembentukan Dirjen Perkeretaapian tersebut sangat strategis manfaatnya agar pengelolaan, pengawasan dan pembinaan sektor perkeretaapian menjadi lebih fokus, tidak seperti sekarang yang rentang kendalinya terlalu jauh.

"Selain itu, pada prakteknya ke depan, pengelolaan sarana dan prasana itu harus dipisahkan dengan fungsi operator. Mestinya KA itu hanya murni operator, tak seperti sekarang yang tugasnya menjadi tak jelas. Ya operator, ya pemeliharaan dan lainnya," katanya. (*/bun)