"Secara prinsip saya mendukung. Bahkan saya sudah mengirimkan surat dukungan," kata Sugiharto, di kantornya Gedung Kementerian BUMN, di Jakarta, Kamis (30/6).

Ia menjelaskan, Menteri BUMN tugasnya mempromosikan kepentingan perusahaan di lingkungan BUMN.

"Oleh karena itu, kalau memang Antam memang feasible dan memiliki uang untuk mengambil alih saham Freeport, ya silahkan. Jadi, saya mendorong," tegasnya.

Ia menuturkan, Antam itu merupakan perusahaan publik, jadi jika telah menyatakan minat itu berarti sudah siap dan sudah ada 'feasibility study'-nya, dan bahkan mungkin juga sudah ada lembaga yang berminat.

Namun demikian, Sugiharto menolak berkomentar lebih lanjut, karena secara pertumbuhan organik dan non organik dalam bisnis perusahaan merupakan urusan manajemen, bukan urusan menteri.

"Silahkan tanya kepada direksi Antam," kata Sugiharto.

Sebelumnya (20/6), Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI mengatakan, rencana pembelian saham tersebut selain mempertimbangkan keinginan pemerintah daerah Papua, juga menunggu keputusan pemerintah, melalui Menteri Keuangan mengingat dana yang dibutuhkan untuk pembelian saham tersebut cukup besar.

Dari 9% saham yang telah dimiliki pemerintah di Freeport, dana royalti yang diperoleh setiap tahunnya mencapai US$25 juta hingga US$30 juta.

Dana sebesar itu dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing 20% untuk pemerintah pusat, 16% untuk pemerintah Provinsi Papua dan sisanya pemerintah tingkat kabupaten/kota.

Selain royalti, Freeport juga membayar pajak penghasilan, dimana pada 2004 perusahaan menyetor royalti sekitar US$168 juta, atau setara dengan Rp1,3 triliun. (*/bun)