Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendy (Golkar) dan Wakil Ketua Komisi VII Sonny Keraf (PDIP) di gedung DPR/MPR akarta, Jumat (06/07).

Agusman menyatakan, sejak awal masa bhakti periode 2004-2009 Komisi VII terus-menerus menaruh perhatian yang sangat besar terhadap ketersediaan BBM.

Komisi VII DPR berjuang keras mendorong upaya perbaikan cash flow PT Peramina dengan tujuan agar Pertamina lebih mudah dalam upaya penyediaan BBM.

Komisi VII DPR menilai, "merupakan langkah bijaksana apabila segenap komponen masyarakat dan industri melakukan penghematan dalam pemakaian BBM". Komisi VII juga sangat apresiatif dan mendukung terhadap siapapun dan lembaga manapun yang telah dahulu memberi contoh dan seruan untuk melakukan penghematan dalam pemakaian BBM.

Komisi VII meminta pemerintah bersungguh-sungguh melakukan penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan penyelundupan dan pengoplosan BBM. "Perlu disadari bahwa tindakan mereka turut andil secara signifikan dalam mengakibatkan kebutuhan BBM `over` kuota dan langka," katanya.

Komisi VII memahami bahwa ketergantungan energi nasional pada BBM (sekitar 54,4% dari total energi mix nasional dan 63% dari total pemakaian energi final nasional) harus dibayar mahal dengan kondisi semacam ini. Karena itu, Komisi VII kembali meminta pemerintah agar lebih inovatif dan secepatnya melakukan diversifikasi energi guna mengurangi ketergantungan kepada BBM.

Dalam kaitan ini pula, Komisi VII DPR meminta pemerintah meningkatkan koordinasi antardepartemen dan melakukan penyederhanaan prosedur dalam penyediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat. (*/lpk)