"Dalam menghadapi konflik di dalam negeri, pemerintahan Yudhoyono menyelesaikan dengan dialog untuk mencapai kesepakatan. Menyelesaikan dengan kemampuan diplomasi dan damai. Dan kesepakatan Helsinki itu membuktikan SBY menjalankan kebijakan soft power," kata Heru yang juga adalah Sekjen Gerakan Indonesia Bersatu (GIB).

Ketika SBY berkunjung ke Amerika Serikat belum lama ini, ia berpidato di hadapan Kongres AS yang isinya mengkritik kebijakan luar negeri AS yang terlalu mengedepankan pendekatan kekuatan (power) dan kurang mengedepankan pendekatan soft power.

Oleh karena itu, kesepakatan Helsinki merupakan bukti penyelesaian masalah dengan soft power.

"Langkah penyelesaian konflik di Aceh dengan cara-cara damai juga merupakan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah Aceh dengan cara damai. Jadi kesepakatan damai itu bukan merupakan keinginan Presiden SBY sendiri tapi keinginan bangsa dan pemerintah Indonesia," tegas Sekjen GIB, LSM yang didirikan SBY sebelum mendirikan Partai Demokrat.

Pendekatan soft power juga akan digunakan oleh pemerintahan Yudhoyono pada masalah Papua.

Masyarakat Papua menolak kebijakan pemerintah pusat soal otonomi khusus.

Menurut masyarakat Papua, kebijakan otonomi khusus hanya dinikmati oleh segelintir pejabat dengan memperkaya diri, dan tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

Pemerintahan Yudhoyono akan mempertahankan kebijakan otonomi khusus bagi Papua dan mengurangi dampak negatifnya, yakni korupsi yang dilakukan oleh segelintir pejabat.

Pemerintah sudah mendapat jawaban berkali-kali dari pemerintahan Amerika Serikat bahwa mereka mendukung NKRI. "Walau ada beberapa anggota kongres yang mendukung gerakan kemerdekaan Papua itu hanyalah sebuah wacana," ujar Heru.

Menurut dia, pemerintahan Yudhoyono telah banyak menerima masukan dari berbagai saluran resmi mengenai dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Papua, semua laporan itu akan diproses dan bila terbukti bersalah akan ditindak tegas.

600.000 SMS

Heru Lelono adalah Staf Khusus SBY yang dipercaya untuk menerima dan mengolah masukan masyarakat untu Presiden Yudhoyono via SMS.

Menurut dia, sudah ada sekitar 600.000 SMS masuk sejak dibuka informasi masyarakat via SMS. "Ada sekitar 15.000 SMS masuk setiap harinya," katanya.

Sebagian besar SMS itu masuk dengan keinginan dari masyarakat untuk terciptanya Good Governance. Info yang masuk lainnya, sebagian besar adalah laporan mengenai adanya korupsi di berbagai daerah.

Dengan banyaknya info masyarakat kepada presiden, dari berbagai saluran, kini para pejabat pemerintah sangat takut untuk melakukan korupsi, minimal mereka sangat berhati-hati, ujar Heru. (*/lpk)