HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam "Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru " melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI Jakarta, Minggu, untuk menyatakan "ketidakpercayaannya" terhadap pemerintah.

"Tema unjuk rasa ini ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dipicu oleh tiga persoalan besar yaitu kelangkaan BBM, dolar yang tiba-tiba naik dan MoU Aceh (nota kesepahaman RI-GAM)," kata koordinator Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru, Sri Bintang Pamungkas yang ditemui diantara massa pengunjuk rasa.

Tiga permasalahan tersebut, menurut Sri Bintang karena tidak kompaknya Kabinet Indonesia Bersatu, sehingga sebagian elemen masyarakat dari Gerakan Rakyat tersebut meminta perombakan kabinet.

"Ada tuntutan resuflle kabinet, tapi akan terbantah sendiri oleh masyarakat, karena masalahnya bukan di kabinet, tetapi presiden dan wakil presidennya yang berbeda secara ideologis dan program kerja," ujar mantan politisi dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) itu.

Sri Bintang mengatakan perbedaan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla disebabkan kesalahan sistem kenegaraaan, karena Presiden dan Wakil Presiden seakan-akan merupakan gabungan dari partai-partai politik

"Masyarakat semakin tidak percaya terhadap kabinet, meskipun diperbaiki, tetapi selama presiden dan wakil presiden ada dua kutub, maka menteri-menteri itu tidak akan bersatu, sebagian ke SBY, sebagian ke JK dan sebagian lagi tidak kemana-mana," ujar politisi yang vokal pada masa Orde Baru itu.

Permasalahan tersebut, menurut Sri Bintang, yang mengakibatkan para menteri tidak fokus dalam fungsi dan tugasnya sehingga "kecolongan" dengan berbagai macam kejadian seperti masalah BBM, penyakit yang timbul.

"Keretakan antara presiden dan wakil presiden sebenarnya dimulai sejak sejak Gus Dur dengan Megawati, Megawati dengan Hamzah Haz dulu. Rakyat tetap terabaikan," ujar Sri Bintang.

Sri Bintang yakin masyarakat yang makin tidak percaya terhadap pemerintah saat ini, akhirnya akan menuntut mundur presiden dan wakil presiden.

"Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan dugaan saya ketidakpercayaan ini akan terus menggelinding dan akan mengakibatkan kenaikan harga dan akan memicu ketidakpercayaan masyarakat yang lebih luas lagi apakah SBY-JK mampu menjalankan negara atau tidak," lanjut dosen di Fakultas Tehnik UI itu.

Sementara PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) yang merupakan salah satu kelompok pengunjuk rasa tersebut menuntut tiga hal kepada pemerintah antara lain mengamandemen nota kesepahaman RI dengan GAM dengan memasukkan poin-poin yang penting dalam menjaga kredibilitas Bangsa Indonesia.

PPMI juga menuntut Kabinet Indonesia Bersatu dirombak dengan mengganti menteri-menteri bidang ekonomi dan menteri yang diduga terkait dengan korupsi KPU dan agar pemerintah menurunkan harga-harga yang makin terasa memberatkan kehidupan rakyat kecil, seperti harga kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Sri Bintang mengatakan aksi unjuk rasa yang awalnya diperkirakan diikuti 10 ribu orang, hanya diikuti oleh sekitar 5000 orang dari berbagai elemen masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, pedagang, sampai dengan mahasiswa dan kalangan profesional,

"Ini merupakan aksi awal dan akan terus berlanjut sambil mengerucutkan tema, sambil terus dikoordinasikan sampai satu tuntutan, dan aksi sampai nanti menjelang bulan puasa," ujar Sri Bintang.

Massa pengunjuk rasa yang mulai berkumpul di Bundaran HI pukul 10.00 itu lebih didominasi oleh buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Merdeka (SBM), Serikat Pergerakan Buruh Indonosia (SPBI), Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SB TPI), Gabungan Ikatan Pengemudi Seluruh Indonesia (Gipsi), Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gasperindo) dan Serikat Pekerja (SP) BUMN. (*/rit)