HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto merevisi dana program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Garut, dimana sebanyak 80% tidak sesuai sasaran karena ditujukan untuk daerah-daerah yang sebenarnya tidak termasuk kelompok tertinggal.

"Kita akui untuk Kabupaten Garut agak terlambat penyaluran PKPS BBM karena satuan kerja (pemimpin proyek) baru terbentuk kemarin (19/9) sore. Namun, diharapkan bulan ini pekerjaan fisik sudah dapat dimulai," kata Djoko, saat memantau PKPS BBM di Mekar Sari, Kecamatan Sela Awi, Kabupaten Garut, Selasa (20/9).

Kabupaten Garut, menurut Djoko, mendapat alokasi dana PKPS BBM untuk 74 desa, masing-masing desa menerima Rp250 juta dari total 400 desa yang ada di Garut. Hingga kini, dari 74 desa tersebut, belum ada yang memulai pekerjaan fisik infrastruktur pedesaan, katanya.

"Saya telah meminta satuan kerja di kabupaten untuk meninjau ke desa-desa dalam rangka membentuk organisasi masyarakat setempat sebagai syarat untuk membuka rekening di bank dalam mendapatkan dana PKPS BBM itu," katanya.

Menurut Djoko, dananya sudah ada di kantor perbendaharaan kas negara Kabupaten Garut.

Mengenai 80% desa yang tidak sesuai sasaran, ia mengakui bahwa untuk memproses 12.800 desa penerima PKPS seluruh Indonesia, agak sulit sehingga bagi desa-desa yang tidak sesuai sasarannya dapat mengajukan keberatan melalui Bupati untuk kemudian diubah.

"Tidak apa-apa diubah, dari pada salah sasaran. Untuk merubahnya kita akan koordinasi dengan Pemda setempat. Selanjutnya untuk kasus di Garut telah diproses di Jakarta, ternyata data yang keluar tidak sesuai dengan usulan dari daerah bersangkutan," kata Djoko.

Menurut Djoko, agar tidak terjadi kesalahan serupa pihaknya akan melakukan pemantauan di seluruh desa penerima PKPS BBM.

Saat ini, di sejumlah desa di Indonesia program PKPS BBM sudah berjalan, oleh karena itu telah diminta satuan kerja yang bertanggungjawab untuk terus melakukan pemantauan.

Mengenai banyaknya desa yang belum menerima PKPS BBM, Djoko mengatakan, diprioritaskan pada desa yang paling tertinggal.

Namun katanya, untuk kelanjutan program ini, belum dapat dipastikan namun jika pada 2006 mendatang program tersebut tidak ada lagi, maka dapat diambil dari dana APBN, atau APBD yang dipergunakan untuk membangun infrastruktur pedesaan.

Menurut Bupati Garut, Agus Supriadi, dari 400 desa yang ada di Kabupaten Garut, sebanyak 90 desa kondisinya benar-benar tertinggal, namun yang menerima PKPS BBM hanya 74 desa.

Mengenai salah sasaran, Agus menjelaskan dari daftar yang diajukan kepada pemerintah kabupaten, banyak desa yang ternyata kondisinya sudah makmur, bahkan ada berlokasi dipinggir jalan raya, serta sebelumnya juga sudah menerima dana program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P3KP). (*/dar)