Ketua Panja B Hafiz Zawawi dalam rapat pleno Panitia Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (20/9), mengatakan, biaya konpensasi tersebut akan dijumlahkan dengan biaya sensus penduduk miskin oleh BPS sebesar Rp252 miliar, sehingga total biaya kompensasi kenaikan BBM menjadi sebesar Rp5 triliun.
Amin juga menyebutkan, dalam rapat Panja pemerintah diminta melaksanakan pemberian bantuan kompensasi kenaikan BBM tersebut secara tepat waktu didukung dengan data penduduk miskin yang valid guna menghindari penyalahgunaan dan penerimaan bantuan oleh yang tidak berhak.
Sementara untuk belanja daerah, Panja menyepakati sebesar Rp153,4 triliun atau naik Rp21,85 triliun dari pagu APBN 2005 Rp131,55 triliun.
Sedangkan untuk pembayaran bunga utang disepakati sebesar Rp60,98 triliun terdiri dari bunga utang dalam negeri Rp42,31 triliun dan bunga hutang luar negeri Rp18,68 triliun.
Sementara itu Ketua Panja A Amin Said Husni, memperkirakan, pertumbuhan ekonomi dalam APBN Perubahan kedua 2005 sebesar enam persen atau sama dengan usulan pemerintah.
Proyeksi pertumbuhan tersebut didasarkan pada pertumbuhan investasi dan ekspor semester I 2005 sebesar 13,6% dan 10,2%.
"Angka tersebut diperkirakan akan terjaga dalam semester II 2005 ditandai dengan peranan investasi dan ekspor yang semakin meningkat," katanya.
Sementara laju inflasi diperkirakan sebesar 8,6% berdasarkan asumsi inflasi Januari-Agustus yang sebesar 5,66% dan tingginya harga minyak mentah serta melemahnya kurs rupiah.
Nilai tukar rupiah APBN Perubahan II 2005 ditetapkan Rp9.800 per dolar AS sedangkan harga minyak disepakati sebesar US$54 per barel. (*/dar)