Dari 31 gubernur/wagub yang menjabat Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) diharapkan hadir dalam pertemuan tersebut, hanya lima wagub yang hadir, termasuk Wakil Gubernur Bali IGN Kesuma Kelakan.
Terhadap ketidakhadiran ketua KPAD tersebut, Alwi Shihab mengatakan akan bersurat kepada para gubernur seluruh Indonesia dengan tembusan Presiden dan Menteri Dalam Negeri. "Saya akan bersurat kepada gubernur untuk menyampaikan kekecewaan ini dengan tembusan Presiden dan Mendagri," katanya, dengan nada kesal.
Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat menaruh perhatian terhadap masalah penanggulangan HIV/AIDS di Tanah Air. Ia berharap dalam pertemuan yang akan datang ketua KPAD sebaiknya tidak mewakilkan.
Demikian pula dari pihak Departemen Kesehatan, jangan hanya direkturnya yang datang, tapi harusnya Dirjen. "Sebab, yang datang ini Menko Kesra, kecuali kalau saya tidak bisa datang atau berhalangan," ujarnya, masih dengan nada tinggi.
Selanjutnya Alwi Shihab menjelaskan, penanggulangan HIV/AIDS termasuk salah satu prioritas dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah. Karena itu, lewat pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang bahaya HIV/AIDS dengan melibatkan pemuka agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan LSM.
"KIta harus bersatu padu menanggulangi HIV/AIDS, guna memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan dianggap mereka yang terjangkit virus HIV/AIDS karena perilakunya yang tidak baik. Sebab, banyak juga korban HIV/AIDS adalah orang yang tidak menyimpang dari perilaku tersebut," tandasnya.
Berdasarkan data komulatif Departemen Kesehatan, hingga Juni 2005 di Indonesia (31 propinsi) tercatat 3.358 kasus AIDS. Sementara itu, 12 hingga 19 juta orang termasuk rawan tertular HIV dengan rincian dari kelompok risiko tinggi 14%, napza suntik 38%, pelanggan penjaja seks 30%, penjaja seks dan gay masing-masing 8,0% dan 9,0%, waria 1,0%. (*/lpk)