HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR kemarin menyetujui usulan interpelasi yang diajukan 20 anggota dewan untuk dibawa ke rapat paripurna. Semua fraksi menyetujui interpelasi soal telekonferensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu diputuskan pada 30 September mendatang.

"Ini menyangkut hal substansial, yaitu pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas pejabat negara," ujar anggota Bamus DPR A. Azwar Anas di Jakarta kemarin. Rapat tersebut dimulai pukul 14.00 dan berakhir pukul 16.00.

Menurut Azwar, semua fraksi konsen dengan anggaran telekonferensi SBY dari Amerika Serikat saat memimpin rapat kabinet di tanah air. "Kami beranggapan, telah terjadi double accounting dalam anggaran biaya kepresidenan," jelas anggota FKB ini.

PT Indosat Tbk, yang menyediakan media itu, menyebut, biaya telekonferensi gratis. Namun, Setneg menyebut dapat diskon 50-70% dari biaya komersial Rp 500 juta setiap kali pakai. Azwar menegaskan, setiap kegiatan presiden baik di dalam maupun luar negeri telah dibiayai APBN.

Namun, dalam praktiknya, biaya perjalanan pejabat tinggi negara, termasuk presiden, kerap membebani pihak lain, seperti BUMN. Padahal, SBY secara tegas menyatakan akan memberantas korupsi sekecil apa pun, termasuk di lingkungan istana.

"Inilah substansi hak interpelasi tersebut. Kalau kegiatan presiden diberi gratis BUMN, bagaimana anggaran dari APBN," tegasnya. (*/bun)