HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Salah satu anggota Panitia Anggaran (Panggar) dari FPDIP, Mudahir, dalam pertemuan tertutup dengan Badan Kehormatan (BK) DPR, mengakui telah membawa 40 proposal alokasi dana pascabencana. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat BK di lantai dua Gedung Nusantara II DPR.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan NTB itu juga mengaku sering mengadakan pertemuan denga para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, dengan tegas Mudahir membantah bahwa yang dilakukannya adalah praktek percaloan, akan tetapi permintaan bantuan.

Di kalangan para bupati dan kepala dinas, Mudahir menyebut dirinya sebagai tokoh populer. Karena itu, wajar jika banyak yang menghubunginya untuk minta bantuan dialokasikan anggaran lewat Panggar DPR.

Mengenai banyak bupati/wali kota yang telah lebih dahulu membayar uang muka (DP) kepada seseorang yang berjanji mencairkan anggaran, Mudahir menyebut itu sebagai tindakan bodoh.

Di hadapan BK, Mudahir mengakui A. Mustakim adalah stafnya yang membantu mengurus proposal dari bupati/wali kota. Anak mantan bupati di Sulsel itu bertugas sebagai penghubung.

Namun, Mudahir menyebut Mustakim tidak pernah minta uang muka atau persentase dari dana yang dicairkan. Pengakuan soal peran Mustakim itu juga disampaikan Mudahir dalam suratnya ke pimpinan FPDIP DPR tertanggal 12 September 2005.

Dalam surat tersebut, Mudahir menyebut nama sejumlah anggota lain FPDIP yang telah mengonfirmasi peran Mustakim dalam berhubungan dengan para kepala daerah. Mereka adalah Cyprianus Oeur, Anwar Fatta, A. Razak Parosi, dan Olly Dondokambey.

Mulai pukul 15.15, giliran Wakil Ketua Panggar Bursah Zarnubi diklarifikasi BK. Bursah dimintai keterangan terkait perannya sebagai ketua tim kecil panggar yang memutuskan dana pascabencana.

Sekitar dua jam, Sekjen DPP PBR pimpinan Zaenuddin M.Z. itu dikonfrontasi dengan data yang dimiliki BK terkait pertemuannya dengan para bupati/wali kota dan tanda tangan otorisasi pencairan anggaran.

Bursah membantah terlibat percaloan. Dia juga membantah pernah bertemu para bupati baik di DPR maupun di daerah, jelas Ketua BK Slamet Effendy Yusuf.

Mengenai dokumen tanda tangan Bursah dalam lembar otorisasi pencairan anggaran, Bursah menyebut tanda tangannya berbeda. "Bursah menyebut tanda tangannya memang seperti itu, tapi tidak ada garis bawahnya," papar Slamet. (rew/bun)