HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menilai Indonesia harus memilih antara menaikkan BBM lalu sekolah dan pelayanan kesehatan gratis atau membakar Rp60 triliun hingga 2006 karena pemerintah menyubsidi BBM.

"Subsidi Rp60 triliun itu sebagian besar (70%) dinikmati oleh orang berada," kata Aburizal yang akrab dipanggil Ical pada dialog kebijakan penyesuaian harga BBM dengan Kadin, Apindo dan puluhan pengurus serikat pekerja di Jakarta, Jumat (23/9).

Hadir pada dialog itu Menakertrans Fahmi Idris (moderator sekaligus tuan rumah), Menindag Marie Elka Pengestu, Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja dan Menhub Hatta Rajasa.

Sebelumnya, Ical dan empat menteri lainnya mendengar pendapat dari kalangan serikat pekerja dan pengusaha. Kalangan serikat pekerja menyatakan, menolak rencana kenaikan BBM dan tarif dasar listrik (TDL).

Bahkan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dimotori Sekjen-nya Latief Nasution "mencuri waktu" dengan mengeluarkan pernyataan di depan lima menteri tersebut, lalu memboikot pertemuan dengan "walk out".

Suasana sempat memanas dengan teriakan-teriakan aktivis KSPI sebelum meninggalkan ruangan. Tetapi kelima menteri tampak tidak terpancing.

Fahmi menyatakan, berbeda pendapat adalah hak setiap orang dan itu dijamin oleh demokrasi. Dia juga mengatakan para aktivis boleh keluar tetapi sejumlah pimpinan KSPSI tetap bertahan di dalam ruangan seperti Hikayat Atika Karwa, Ch David dan Sjukur Sarto.

Ical menjelaskan, pemerintah menyadari kebijakan penyesuaian harga BBM akan memberatkan dunia usaha dan pekerja. "Namun, demi kepentingan jangka panjang penyesuaian (harga BBM) harus dilakukan," katanya.

Pertimbangannya, harga BBM di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Thailand, Filipina, Malaysia dan Cina. Selain itu, juga untuk menyelamatkan APBN 2005 dan RAPBN 2006.

Menurutnya, tanpa penyesuaian harga BBM maka defisit anggaran akan meningkat dan menimbulkan financing gap sebesar Rp25 triliun, dan akan membesar menjadi Rp60 triliun pada 2006.

Dia menjelaskan, penyesuaian harga BBM memungkinkan penambahan biaya untuk menciptakan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Kelas III di rumah sakit serta pelaksanaan pendidikan sembilan tahun.

Kurs rupiah juga bisa menguat dikisaran Rp9.000-10.200 per dolar AS.

Dia juga mengakui, kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi. Namun, berdasarkan pengalaman masa lalu, dampak itu hanya terasa dalam satu bulan sebelum dan dua bulan sesudah kebijakan dilakukan.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan memulai reformasi di bidang ketenagakerjaan dengan cara menciptakan lapangan kerja baru serta menyeimbangkan kepentingan para stake holders (pengusaha dan buruh) dengan memfokuskan pada pemberian fleksibilitas pada aturan kerja kontrak, outsourcing, dan rasionalisasi uang pesangon.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi masalah sosial yag akan terjadi. Seperti, memberikan dana kompensasi bagi masyarakat miskin. (*/bun)