< >

PM Perancis Dukung Turki Jadi Anggota UE

Jum'at, 07 Oktober 2005 13:35
Kapanlagi.com - PM Perancis Dominique de Villepin, Kamis (6/10), dengan tegas menyatakan, ia mendukung Turki menjadi anggota Uni Eropa (EU), yang mengakhiri keraguan tentang apakah ia mendukung keanggotaan Ankara di perhimpunan 25 negara itu.

"Saya mendukung masuknya (Turki), " kata Villepin di televisi 2 Perancis.

Meskipun begitu, Turki telah menunjukkan keinginannya menjadi anggota penuh melalui proses perundingan yang diperkirakan akan berlangsung 10- 15 tahun- dan hanya akan bergabung jika Eropa dapat menampungnya, kata Villepin.

EU melakukan perundingan dengan Turki, Senin kendatipun ada penentangan kuat usaha Ankara untuk menjadi anggota EU di antaranya suara-suara Perancis.

Kekhawatiran akan kemungkinan keanggotaan Turki menimbulkan penentangan di Perancis dan Belanda terhadap sebuah rancangan konstitusi EU. Para pemilih di kedua negara menolak konstitusi itu dalam referendum awal tahun ini.

Pernyataan-pernyataan Villepin menyelesaikan satu titik balik penting terhadap Turki. Agustus lalu, ia mengatakan Turki harus mengakui Siprus sebelum memulai perundingan mengenai keanggotaan di EU itu.

Akan tapi, pekan lalu ia menegaskan perundingan harus dimulai sesuai rencana yaitu 3 Oktober. Tapi hari setelah EU melakukan proses itu, Villepin masih mempertanyakan apakah Turki akhirnya dijamin menjadi anggota penuh.

"Dalam segi kepentingan geopolitik, Eropa tidak menutup pintu untuk Turki," kata Villepin dalam wawancara televisi 2 Perancis, satu sikap yang menempatkan dia sejalan dengan kebijakan Presiden Jacques Chirac.

Chirac, Selasa dengan tegas membela dukungan yang lama bagi usaha keanggotaan Turki dan mengecam para pengeritik dalam partainya sendiri karena menginginkan Ankara tidak masuk EU.

Menteri Dalam Negeri Nicolas Sarkozy, yang berharap dapat memenangkan pemilihan presiden tahun 2007, memimpin penentangan terhadap masuknya Turki dalam EU dan mengatakan Turki hendaknya diberikan status kemitraan khusus saja.

Mayoritas besar dari partai berkuasa Uni bagi Gerakan Rakyat yang dipimpin Sarkozy mendukung pandangan itu. (*/bun)