HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Vietnam dan Kamboja hari Senin menandatangani perjanjian kunci perbatasan, yang bertujuan mengatasi sengketa wilayah kedua negara itu selama beberapa dasawarsa.

Perdana Menteri Vietnam Phan Van Khai dan mitra Kamboja-nya Hun Sen menandatangani "persetujuan tambahan" pada parjanjian perbatasan tahun 1985 mereka dalam upacara terbuka di Hanoi.

Naskahnya masih harus disahkan parlemen kedua negara tersebut.

Rincian persetujuan itu belum diumumkan, tapi diplomat Vietnam, yang tak mau dikenali, mengatakan bahwa kesepakatan tersebut bertujuan meneguhkan keabsahan perjanjian 1985, yang secara taat asas dipegang nasionalis Kamboja.

"Vietnam dan Kamboja menandatangani perjanjian perbatasan pada 1982, 1983 dan 1985, tapi semua itu belum secara sah diakui beberapa penentang di Phnompenh, yang menuduh Hanoi secara gelap menguasai wilayah Kamboja," katanya kepada kantor berita Prancis AFP.

Sengketa perbatasan sering memicu kebencian terhadap Vietnam di Kamboja, yang "dilengkapi" dengan dalih penyerbuan oleh Vietnam selama berabad-abad.

Tapal batas 1.100 kilometer mereka, peninggalan penjajah Prancis, menjadi rawan akibat batu penanda dan bendera tapal batas hilang, sementara pepohonan --yang menjadi garisnya-- ditebang.

Penentang perjanjian perbatasan tahun 1985 termasuk mantan raja Kamboja Norodom Sihanouk, yang menuding Vietnam menggerogoti tanah Kamboja. Pengecamnya juga menuduh naskah itu ditandatangani di bawah tekanan Vietnam.

Secara khusus, Sihanouk mengatakan bahwa Kamboja kehilangan wilayah akibat pendudukan Vietnam 1978-1989 sesudah campurtangannya mendepak Khmer Merah, yang rejim ultra-Maoisnya bertanggungjawab atas kematian lebih dari dua juta orang antara 1975 hingga 1979.

Nasionalis Kamboja juga mengaku memiliki wilayah Delta sungai Mekong di Vietnam Selatan, menyebut daerah itu Khmer Krom, "Kamboja bawah". Lebih dari sejuta minoritas Khmer tinggal di antara 16 juta penduduk daerah itu.

Akan tetapi, Hun Sen, yang merupakan bagian dari pemerintah bentukan Hanoi sesudah Khmer Merah jatuh, meredam masalah perampokan tanah oleh Vietnam itu.

Persoalan tapal batas muncul akibat kerancuan atas wilayah kosongnya oleh bekas penjajah Vietnam, katanya di Phnompenh pekan lalu.

"Dengan demikian, saya mengharap hak untuk berunding dengan Vietnam untuk mengatasi persoalan tersebut dan mengembil kembali tanah itu," katanya.

Pakar masalah perbatasan Vietnam mengatakan kepada AFP sebelum naskah perjanjian itu ditandatangani bahwa persetujuan itu, yang mencakup penarikan ulang tapal batas antara propinsi Dak Lak di dataran tinggi Vietnam tengah dan propinsi Mondolkiri, Kamboja timur, mungkin sedikit menguntungkan Kamboja. (*/lpk)