HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Sidang ke-34 General Border Committee (GBC) di Kuala Lumpur 15 Desember 2005 menegaskan, dukungan keamanan di Selat Malaka oleh beberapa negara di luar kawasan seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS), harus tetap menghormati kedaulatan tiga negara pantai yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Demikian salah satu hasil kesepakatan Sidang ke-34 GBC Malaysia-Indonesia (Malindo) yang disampaikan Ketua GBC Malindo Indonesia Juwono Sudarsono (Menhan Indonesia) dan Menteri Pertahanan Malaysia Dato Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, di Kuala Lumpur, Kamis (15/12).

"Belakangan ini, ada anggapan bahwa Selat Malaka merupakan kawasan 'resiko perang' yang menjadi pembenaran bagi negara-negara luar kawasan untuk menggelar kekuatan militer di Selat Malaka," katanya.

Untuk menepis anggapan tersebut, kata Najib, tiga negara pantai khususnya Indonesia-Malaysia makin meningkatkan kerjasama pengamanan Selat Malaka, dalam bentuk patroli terkoordinasi (coordinated patrol) antara TNI Angkatan Laut dan Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM).

Kerjasama pengamanan itu, menurut dia, dapat menurunkan tingkat kejahatan laut di Selat Malaka secara siginifikan. "Dalam tiga tahun terakhir, yakni periode 2002-November 2005, kasus perompakan di Selat Malaka menurun dari sembilan menjadi enam per tahun," tutur Najib.

Tidak itu saja, ketiga negara pantai juga telah meningkatkan pengamanan Selat Malaka melalui udara dalam program Eye in The Sky yang diluncurkan pada 13 September 2005.

"Itu semua, untuk membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa tiga negara pantai di Selat Malaka, sanggup mengamankan selat terpadat di dunia itu," katanya menambahkan.

Jadi, tambah Najib, jika ada negara-negara di luar kawasan Selat Malaka seperti Jepang dan AS yang ingin memberikan bantuan pengamanan di Selat itu, maka harus tetap menghormati kedaulatan tiga negara pantai di selat sepanjang 500 mil itu.

"Kami akan pegang teguh dua prinsip utama dalam mengamankan Selat Malaka, yakni kedaulatan tiga negara pantai dan tanggungjawab untuk mengamankan selat tersebut," ujarnya.

Hal senada diungkapan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono selaku Ketua GBC Malindo Indonesia, yang mengatakan, posisi Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa keamanan Selat Malaka menjadi tanggungjawab tiga negara pantai.

"Karena itu, Indonesia bersama dua negara pantai lainnya akan tetap melakukan pengamanan Selat Malaka dalam bentuk patroli terkoordinasi," katanya.

Juwono mengemukakan, Indonesia dan dua negara pantai lainnya memahami keinginan negara luar kawasan seperti Jepang dan AS yang ingin membantu mengamankan Selat Malaka, karena selat itu sangat penting bagi perniagaan dua negara besar itu, termasuk Cina.

"Tetapi bukan berarti mereka dapat menggelar kekuatan militer di Selat Malaka. Karena patroli terkoordinasi itu menggambarkan kedaulatan masing-masing negara pantai untuk mengamankan Selat Malaka," katanya. (*/lpk)