"Untuk itu Fraksi PAN mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata membantu dunia usaha guna menghindari terjadinya PHK besar-besaran," kata Ketua F-PAN DPR Abdillah Toha di Gedung DPR Jakarta, Rabu.

Abdillah mengatakan, pemerintah hendaknya mempersiapkan program pembekalan keterampilan kepada korban PHK agar mampu survive.

Berkaitan dengan impor beras yang dilakukan pemerintah, F-PAN menilai langkah tersebut tanpa didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan dan kontraproduktif dengan kepentingan rakyat, khususnya petani. Padahal Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya masih bertumpu pada hasil pertanian.

F-PAN, kata Abdillah, menilai kebijakan ekonomi pemerintah masih saja tidak jelas arahnya.

Kenaikkan harga BBM yang tinggi dan diikuti dengan kenaikkan suku bunga bank telah mengguncang sektor rill, termasuk nasib perindustrian yang sudah kembang kempis.

Karena itu, PHK tidak akan terhindarkan pada tahun 2006 dan bila pada semester pertama 2006, pemerintah tidak cukup kreatif memberi rangsangan ekonomi, maka perekonomian dikhawatirkan tidak akan membaik.

Mengenai pemberantasan korupsi, Abdillah menyatakan KPK masih bekerja sendiri dan belum mendapat dukungan penuh lembaga-lembaga penyelenggara lainnya.

"Masih tampak adanya upaya memilah dan memilih kasus korupsi yang ditangani lembaga hukum dan belum adanya keberanian untuk memproses pelanggaran yang melibatkan orang-orang kuat, termasuk kasus BLBI," katanya (*/rit)