HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Fraksi PDIP DPR RI menyesalkan kebijakan pemerintah mengimpor beras karena menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada petani, apalagi produksi beras dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Ketua Fraksi PDIP DPR RI Tjahjo Kumolo ketika dihubungi di Yogyakarta, Sabtu mengatakan, fraksinya menyesalkan kebijakan pemerintah yang memaksakan impor beras hanya untuk menekan angka inflasi dari barang dan konsumsi, sementara petani sendiri yang akhirnya dirugikan.

Ia menyebutkan produksi beras hingga akhir 2005 sekitar 34 juta ton dan cadangan Bulog 1,6 juta ton, sementara kebutuhan untuk konsumsi masyarakat 31 juta ton. "Ini artinya cadangan beras mencukupi, dan tidak perlu impor," sambungnya.

Karena itu, Fraksi PDIP mendukung hak angket DPR terkait dengan kebijakan pemerintah impor beras. "Dan ini sudah jadi keputusan Komisi IV serta beberapa fraksi di DPR," tandas dia.

Menurut dia, meski Kepala Bulog menyatakan Bulog akan membeli tiga juta ton beras, prioritas seharusnya tetap pada konsentrasi pemerintah meningkatkan produksi pertanian. "Ini akan ada dampak positifnya bagi kenaikan pendapatan petani dan meningkatnya nilai tukar produk pertanian," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam urusan pengadaan pangan seharusnya pemerintah juga memperhatikan kedaulatan pangan. Di samping itu, masalah ketahanan pangan juga harus menjadi program serius pemerintah. Artinya, pemerintah berkewajiban memberdayakan petani hingga optimal.

"Jangan malah menempuh program jalan pintas dengan mengimpor beras yang merugikan petani," sambungnya.

Ia menyarankan pemerintah semestinya lebih fokus pada kebijakan yang memihak petani, termasuk dalam hal mensubsidi petani, kalau memang pemerintah masih memikirkan penghidupan petani bagi peningkatan kesejahteraannya. "Jangan hanya memikirkan nasib pengusaha beras saja," tandasnya. (*/lpk)