"Dekopin mengajak seluruh komponen bangsa untuk satukan visi membangun keadilan sosial dan kemandirian bangsa. Kita harus mengoreksi ketidakadilan sosial dan ketergantungan dari asing," kata Ketua Umum Dekopin Adi Sasono di Jakarta, Sabtu, ketika menjelaskan hasil rapat paripurna pimpinan Dekopin hasil Rapat Anggota Sewaktu-waktu (RAS), akhir tahun lalu.
Menurut dia, proses rekolonisasi sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan hampir terjadi di semua sektor dari perbankan hingga ke perkebunan. Untuk perbankan, misalnya, bank-bank besar sudah banyak yang dimiliki asing.
Demikian juga di sektor energi, sudah mencapai 90% porsi asing, sedangkan di sisi retail terjadi peningkatan hingga 30% per tahun, dan dampaknya kepada pasar tradisional yang pertumbuhannya turun sampai 8% per tahun.
"Jadi kita harus cepat mengambil tindakan. Kita harus bersatu padu mempertahankan kehormatan bangsa agar tidak terjadi proses pemiskinan," katanya.
Menurut dia, salah satu yang akan dilakukan Dekopin untuk memperjuangkan ekonomi rakyat adalah dengan mengembangkan sistem ekonomi jaringan.
"Ekonomi rakyat harus dikembangkan menjadi ekonomi digital. Hanya dengan sistem ekonomi online kita bisa bangun akuntabilitas ekonomi rakyat dan pemberdayaan kolektif. Dengan begitu kita bangun kembali sistem yang bisa ciptakan posisi tawar kolektif secara lebih perkasa dihadapan ekspansi kapitalisme global," katanya.
Secara terinci, mantan Menteri Koperasi pada era Pemerintahan Habibie ini mengatakan, Dekopin telah memprogramkan pengadaan saprotan (sarana produksi pertanian) bekerjasama dengan BUMN khususnya penyaluran pupuk subsidi.
"Kita akan bantu program pengadaan pangan melalui produksi dalam negeri. Kita pada dasarnya menolak impor karena kita percaya produksi dalam negeri itu cukup. Kelangkaan yang ada itu semu akibat permainan pedagang besar yang ingin adanya impor," katanya.
Selain itu, Dekopin juga akan melakukan program penganekaragaman sumber energi non fosil yang diharapkan dapat mengurangi pemakaian BBM. Program ini akan diikuti dengan penggunaan bahan bakar gas untuk angkutan umum. "Ini harus segera dilaksanakan untuk mengurangi subsidi BBM," katanya.
Dekopin juga akan mengembangkan program pelayaran rakyat yang sekarang tinggal empat persen dari volume perdagangan dalam negeri.
Sedangkan untuk pembiayaan, Adi mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 35 ribu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Lembaga ekonomi mikro tersebut, katanya, akan menjadi satu potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.
Untuk itu Dekopin juga berencana akan membangun sistem online di antara KSP/USP tersebut agar terjadi lintas pinjam dengan membuat standarisasi sistem akuntansi dan audit online.
Semua program itu, katanya, akan dimulai tahun ini secara bertahap sehingga dalam waktu dua hingga tiga tahun ini semua sistem itu sudah selesai. (*/bun)
Saya sangat setuju dan mendukung program yang sedang dicanangkan oleh Dekopin. Saran saya, sebelum program ini digulir sebaiknya dekopin melakukan pembenahan intern terutama di NAD khususnya Kab Aceh Utara kami tak pernah merasa adanya dekopinda sebagai fasilisator usaha koperasi. Hal mana sudah pernah kita sampaikan kepada Direktur Humas Dekopin Sharmila dan Kepala Dekopinwil NAD. Terima kasih. Ibnu Hajar (Sekr. Kopkan Mitra Bahari Aceh Utara)