HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Keputusan Pemerintah RI mengimpor 110 ribu ton beras dari Vietnam merupakan bukti ketertundukan Jakarta pada agenda Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kendati akan mengancam kehidupan 25,6 juta keluarga tani negeri ini, kata seorang aktivis.

"Seharusnya Pemerintah Indonesia yang memiliki banyak petani tidak tunduk pada tuntutan agenda WTO," kata Deputi Pengajian Kebijakan dan Kampanye Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Achmad Ya'kub, seusai aksi demonstrasi ratusan petani, buruh tani dan mahasiswa di depan Kedubes China di Jakarta, Senin (09/01).

Kebijakan impor beras Indonesia itu jelas tidak berpihak pada upaya memperbaiki nasib petani bahkan akan mengancam masa depan 25,6 juta keluarga tani di Tanah Air, katanya.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, 110 ton beras asal Vietnam tersebut akan masuk melalui Pelabuhan Belawan (24.600ton), Dumai (7.000ton), Bitung (16.800 ton), Balikpapan (6.750 ton), Ambon (6.000 ton), Sorong (11.000 ton), Jayapura (6.000 ton), Kupang (19.850 ton), dan Lhokseumawe (12.000 ton).

Menurut Achmad, aksi demonstrasi yang turut diramaikan oleh pertunjukan seni dan beragam spanduk itu dimaksudkan untuk mendesak China agar membebaskan 12 orang petani asal Korea Selatan dan seorang wartawan Jepang yang ditahan di Hongkong serta menolak kesepakatan WTO yang merugikan petani.

Ia mengatakan, sebagai dua negara yang memiliki banyak petani, China dan Indonesia sepatutnya tidak terjebak ke dalam agenda liberalisasi perdagangan produk pertanian WTO.

Selain di Jakarta, aksi demonstrasi anti kesepakatan Konferensi Tingkat Menteri ke-VI WTO di Hong Kong (13-18 Desember 2005) itu juga digelar oleh aktivis pro-petani di New York (AS), Mali (Afrika), Thailand, Filipina dan Bangladesh (Asia), katanya.

Di Jakarta, selain diikuti anggota serikat buruh tani dan aktivis mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tengareng dan Bekasi, aksi ini juga diikuti sejumlah petani dari Provinsi Banten dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, katanya.

Terkait dengan hasil pertemuan WTO di Hong Kong itu, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Beny Pasaribu, menilai kesepakatan negara-negara anggota WTO mencabut subsidi ekspor pertanian pada 2013 itu tidak berarti banyak bagi Indonesia walaupun menunjukkan kemajuan.

"Yang kita minta jauh lebih besar dari itu. Harus ada keputusan yang tegas untuk hal yang menyangkut pangan," katanya.

Beny menyatakan, negara-negera berkembang seperti Indonesia seharusnya diberikan kebebasan untuk mandiri dalam hal menjaga ketahanan pangan dalam negeri baik dengan kebijakan melarang impor, melindungi produk pertaniannya ataupun berswasembada.

Konferensi tingkat menteri di Hong Kong itu memungkinkan WTO membuat langkah moderat menuju perdagangan yang lebih bebas, namun menjauhkan diri dari rincian yang mengganggu yang dapat mengakibatkan 'sakit kepala baru' bagi para perunding beberapa bulan ke depan.

Pertemuan enam hari di Hong Kong para menteri dari 149 negara anggota WTO itu ditutup dengan pernyataan 19 halaman yang berhasil menjembatani sejumlah perbedaan yang menjarakkan Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) di satu pihak, dan dunia maju dan berkembang di pihak lain.

Dengan dokumen di tangan, para perunding kini akan berupaya untuk mencapai konsensus terhadap rincian yang bersembunyi di bawah pernyataan komitmen yang umum dan konsesi.

Tujuannya adalah untuk menjamin kesepakatan multilateral yang meyakinkan yang menghilangkan hambatan global pada akhir tahun depan, seperti diserukan dalam Putaran Doha, yang diluncurkan pada 2001.

FSPI mencatat, dari 25,6 juta keluarga tani di Indonesia, hanya 30% yang menguasai lahan, sedangkan 70% sisanya merupakan petani kecil atau buruh tani. (*/lpk)