"Jatim menyumbang 29,02 persen jumlah orang buta aksara dari seluruh propinsi di Indonesia, disusul Jateng, Jabar dan Sulsel," ujar Bambang Sudibyo dalam Rakor Pendidikan di Gedung Grahadi, Jumat, yang dihadiri bupati/walikota dan DPRD se-Jawa Timur.

Beberapa waktu lalu, anggota Pengurus Pusat Muhammadiyah ini juga pernah menyatakan hal senada dalam sebuah acara di Solo, Jawa Tengah.

Mendiknas menyatakan, untuk memberantas buta huruf ini pihaknya sepakat dengan pendekatan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh bupati Bondowoso, karena sangat efektif.

"Bupati telah mengintruksikan pada Camat dan Kepala Desa untuk memberantas buta huruf, dia memberikan dana. Kalau gagal aparat dibawahnya akan diberi sanksi," ucapnya.

Sementara pola nasional yang digunakan Depdiknas untuk memberantas buta aksara selama ini, adalah mendelegasikan kepada organisasi kemasyarakatan, seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiah dan PKK.

Pemerintah pusat telah menyiapkan dana Rp 175 miliar untuk pemberantasan buta huruf secara nasional.

"Kedepan, kami akan menerapkan pendekatan kekuasaan dan pendekatan sosial, sehingga kedua-duanya sama-sama berjalan," tuturnya.

Mendiknas mengungkapkan tingginya angka buta huruf di Indonesia, karena program pendidikan enam tahun tidak maksimal, masih ada anak usia sekolah SD dan MI yang tidak sekolah.

"Di Jatim banyak orang buta huruf latin, tapi mereka tidak buta huruf arab. Di Bondowoso saat diuji mereka tak bisa membaca huruf latin, tapi bisa membaca huruf arab," katanya, menegaskan.

Kepala Dinas P & K Jatim, Rasiyo, menyatakan jumlah penduduk buta huruf di Jatim sebanyak 4,5 juta orang, usianya berkisar antara 45-70 tahun.

"Kami akan bekerja sama dengan lembaga swasta seperti LSM dan organisasi sosial lainnya, untuk memberantas buta aksara ini," tuturnya.

Ketua Komisi E (Bidang Kesra ) DPRD Jatim, Saleh Mukadar mengungkapkan, semestinya buta huruf ini bisa diselesaikan dalam waktu tiga hingga empat tahun.

Pemerintah harus menggandeng lembaga swasta seperti Fatayat dan Muslimat dan Aisyiah. "Kalau Jawa Timur nomor satu angka buta huruf secara nasional, kita harus prioritaskan program ini. Karena itu, kami akan bicara dengan Diknas," paparnya.

Tahun lalu, menurut Saleh, Pemprop Jatim telah menganggarkan Rp 5 miliar untuk memberantas buta huruf.

Tahun ini anggaran tersebut akan ditambah, sehingga Jatim bisa secepatnya keluar dari daerah terbanyak buta aksara.

"Tapi kalau berbicara buta huruf juga harus ada batasan-batasannya. Yang umur 50 tahun ke atas sebaiknya tidak menjadi prioritas, lebih baik kita urus usia yang produktif saja," katanya. (*/rit)