"Kehidupan mereka yang jauh dipedalaman itu cukup memprihatinkan dan menyatakan hingga kini belum merasakan nikmatnya kemerdekaan seperti saudara-saudaranya di belahan provinsi lain di Indonesia," kata anggota panitia khusus (pansus) VI DPRD NAD, Jamaluddin T Muku, kepada ANTARA di Banda Aceh, Jumat.
Ia menyebutkan puluhan ribu jiwa warga yang hidup terisolir itu berada di sejumlah desa di kawasan Kabupaten Aceh Timur, Gayo Luwes dan Aceh Tenggara.
"Mereka terisolasi karena transportasi darat tidak lancar akibat kondisi jalan yang tidak layak," tambahnya.
Ia mencontohkan, masyarakat mulai dari wilayah Lokop hingga ke Pinding, saat ini masih hidup dalam keprihatinan dan ketertinggalan dalam berbagai sektor, misalnya di daerah tersebut belum ada satupun berdirinya Sekolah Menengah Umum (SMU).
Jalan sepanjang sekitar sepuluh kilometer yang menghubungkan kedua wilayah itu hingga kini juga belum terbuka.
"Jadi kalau dulu alasan konflik mengakibatkan sulit membangun wilayah tersebut, namun kini Aceh sudah aman. Karenanya, saya berharap pemerintah dapat berupaya sekuat tenaga agar daerah itu tidak terlalu lama terisolir," tambah dia.
Oleh karenanya, Jamaluddin berharap agar program pemerintah membuka jalan tembus sebagai bagian dari proyek lintas barat timur itu dapat segera diwujudkan, sehingga masyarakat di pedalaman "Tanah Rencong" tersebut dapat merasakan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.
Karena jalan lintas barat timur Aceh itu merupakan jalan strategis dan produktif untuk memperlancar aktivitas masyarakat wilayah pedalaman ke pesisir yang sudah mulai maju.
"Bayangkan, banyak komiditi perkebunan dan pertanian yang tidak terangkut karena minimnya transportasi darat ke wilayah itu," tambahnya.
Masyarakat menyatakan harga komoditi perkebunan seperi karet di kawasan Lokop senilai Rp2.500 per-kilogram, sementara di Peureulak dan Kota Langsa mencapai Rp6.000 - Rp7.000 per-kilogram, jelas dia.
"Mereka tidak pernah menikmati hasil perkebunan dengan layak karena transportasi yang tidak baik," kata dia. (*/rit)