HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Partai Golkar tidak menganggap penting penggunaan hak angket dan hak interpelasi untuk menolak impor beras karena yang terpenting adalah stok beras nasional terpenuhi dan pengusutan terhadap dugaan ketidakberesan dalam impor beras tidak harus dilakukan melalui penggunaan kedua hak itu, namun bisa melalui komisi-komisi terkait.

Demikian penegasan Wakil Sekjen DPP Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (20/01).

Golkar sudah menyiapkan skenario yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada 24 Januari 2006.

Priyo mengatakan, ada tiga skenario bagi Golkar, yaitu menolak hak angket dan hak interpelasi impor beras, mendukung penggunaan hak itu atau mengambil jalan tengah.

Menurut Priyo, pihaknya menganggap masih ada jalan tengah untuk membicarakan hak angket dan hak interpelasi ini. "Lobi-lobi antar pimpinan partai masih memungkinkan," katanya.

Namun, kata anggota Komisi II DPR RI ini, apabila ada pertimbangan tersendiri dan arus yang mendukung kedua hak itu di DPR sangat kuat, bisa saja Golkar mendukung hak angket dan hak interpelasi. "Hal ini dilakukan daripada bundas (babak belur)," katanya.

Priyo menegaskan, sampai saat ini Golkar belum memutuskan skenArio mana yang akan ditempuh Golkar.

Menurut Priyo, hak angket dan hak interpelasi impor beras berjalan mulus di DPR karena adanya perbedaan data stok beras nasional dan kebutuhan yang disampaikan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Bulog.

"Peluang pertama munculnya impor beras adalah adanya perbedaan data. Terbuka betul adanya perbedaan data ini," katanya.

Perbedaan data yang paling memicu arus deras hak angket dan hak interpelasi impor beras disampaikan Menteri Pertanian Anton Apriyantono. "Kalau peluang itu sampai terbuka seperti itu, sebenarnya ada apa dengan Menteri Pertanian?," katanya.

Priyo kecewa dengan Menteri Pertanian dan menyarankan agar Mentan kader PDIP yang menjadi oposisi daripada langkahnya justru memicu bergulirnya hak angket dan hak interpelasi impor beras.

Priyo mengatakan, perkembangan hak angket dan interpelasi di DPR telah menimbulkan opini tersendiri di mata publik, yaitu adanya opini pihak mana yang membela petani dan bukan pembela petani. Opini itu sangat riskan bagi Golkar terkait hak angket dan interpelasi impor beras mengingat Golkar dalam voting pada rapat paripurna 24 Januari 2006 mengalami kekalahan.

Priyo menegaskan, komitmen bahwa Golkar membela kepentingan petani.

Golkar menang Pemilu atas dukungan dari petani, karena itu, tidak akan meninggalkan petani, katanya.

Itulah sebabnya Golkar cenderung tidak akan mengambil resiko akan mendukung atau menolak hak angket dan interpelasi impor beras. Penggunaan kedua hak itu bukan yang terpenting bagi Golkar. Yang terpenting adalah stok beras nasional dalam posisi aman termasuk untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam.

Dalam posisi seperti itu, Golkar memiliki skenario jalan tengah, yaitu membicarakan hak angket dan interpelasi itu dengan pimpinan-pimpinan parpol lain.

Dia berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan membiarkan hak angket dan interpelasi ini lolos. "Kalau Presiden membiarkan, boleh 'kan kami bersikap seperti itu?," kata Priyo yang menyebutkan peta politik saat ini di DPR seperti Sleeping with the Enemy.

Priyo mengatakan, apabila hak angket dan interpelasi di DPR dibiarkan terus bergulir, maka Golkar pun bisa bersikap nothing to loose. Priyo menyebutkan, "Golkar bisa mengikhlaskan".

Direktur lembaga survei Indonesia (LSI) M Qodari memperkirakan, ada anggota DPR yang berbalik badan dari mendukung menjadi menolak hak angket dan interpelasi impor beras.

Karena itu, hasil akhir penggunaan kedua hak ini akan sangat tipis.

Adanya perubahan peta politik itu karena tekanan dari DPP partai masing-masing anggota DPR. "Perbedaan angkanya mungkin tipis," katanya.

Saat ini, kata Qodari, sedang ada bargaining position untuk mengarahkan kepada hasil akhir kedua hak itu, apakah akan diarahkan untuk mendukung atau menolak impor beras.

Yang paling konsisten menolak impor beras sehingga mendukung penggunaan kedua hak ini adalah Fraksi PDIP sebagai partai oposisi bagi pemerintah.

Golkar merupakan partai yang paling menghadapi situasi dilematis apakah akan mendukung pemerintah sehingga menolak penggunaan kedua hak DPR ini atau membela petani. "Semua itu tentu ada argumennya," kata Qodari.

PKS, PAN, PKB dan PPP juga dilematis karena kadernya ada yang menjadi menteri. Namun kalau keempat partai ini menganggap bahwa keberhasilan pemerintah akan lebih mendongkrak popularitas Golkar dan Partai Demokrat, sedangkan apabila pemerintah gagal meningkatkan kinerjanya juga memeprburuk citra keempat parpol itu, maka parpol itu kemungkinan akan konsisten dengan sikapnya semula, yaitu menolak impor beras dan mendukung hak angket dan hak interpelasi impor beras. (*/lpk)