"Beras impor tidak boleh masuk ke daerah surplus," kata Ketua Komisi IV DPR RI Fahri Andi Laluasa, di Temanggung, Kamis (26/01).
Fahri yang juga Wakil Ketua DPP Partai Golkar berada di Temanggung dalam rangka pembukaan pekan bakti sosial HUT ke-4 Angkatan Muda Partai Golkar Tingkat Jawa Tengah yang dipusatkan di Desa Nglondong Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
Sejumlah daerah surplus beras di Indonesia antara lain Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.
Ia mengatakan, pihaknya telah membentuk suatu tim untuk pengawasan penyaluran beras impor Bulog itu. Tetapi pengawasan diharapkan dilakukan pula oleh berbagai instansi lain termasuk lembaga swadaya masyarakat dan wartawan.
Menurut dia, Bulog yang berperan sebagai penyangga persediaan beras melakukan improvisasi dengan cara impor beras agar harga dasar gabah dan persediaan pangan nasional terjaga secara baik.
Ia mengatakan, persoalan menyangkut impor beras terjadi karena adanya perbedaan data antara Badan Pusat Statistik dengan kementerian pertanian.
Menteri Pertanian, katanya, mengatakan bahwa hingga Desember 2005 surplus beras sekitar 1,6 juta ton sedangkan BPS menyatakan kekurangan sekitar 614 ribu ton.
Setelah koordinasi dengan berbagai pihak dan dilakukan cek silang, katanya, ternyata hingga Desember 2005 terjadi kekurangan sekitar 25 ribu ton.
Perbedaan data itu menjadi salah satu sebab kenaikan harga harga beras akhir-akhir ini di sejumlah daerah. Sedangkan data terakhir hasil perbaikan tentang persediaan beras kurang disosialisasikan secara baik, kata Fahri Andi Laluasa. (*/lpk)