HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pemerintah didesak untuk menggenjot pertumbuhan tiga sektor yaitu pertanian, manufaktur, dan pertambangan, untuk mencapai pertumbuhan 2006 lebih tinggi dibandingkan 2005 yang mencapai 5,4%.

"Pertumbuhan 2006 harus lebih tinggi dari 2005. Jika tidak, masalah sosial kian sulit dikendalikan," kata Pengamat Ekonomi Faisal Basri pada seminar mengenai prospek bisnis UKM dan ekonomi 2006 yang dihadiri kalangan UKM binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) di Jakarta, Selasa (07/02).

Ia mengatakan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2006 itu, pemerintah harus mendorong pertumbuhan sektor pertanian, manufaktur, dan pertambangan -- yang dikategorikannya dalam sektor tradable -- selama ini tumbuh minim, bahkan sektor pertambangan tumbuh minus.

"Kalau kita tidak melakukan terobosan, maka berarti pertumbuhan sektor tradable terutama industri dan ekonomi akan turun dari 5,4 tahun lalu menjadi 5,1%," ujarnya.

Untuk mendorong ketiga sektor tersebut, lanjut dia, butuh komitmen yang kuat dari Pemerintah khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sesuai dengan janji-janji kampanyenya.

Faisal mengingatkan bahwa program unggulan SBY bersama Jusuf Kalla (JK) adalah revitalisasi sektor pertanian, pengentasan penduduk miskin, mengurangi pengangguran, peningkatan daya saing nasional, serta perbaikan iklim investasi dan iklim usaha.

Namun ia menilai, dalam realisasinya, justru terjadi kontroversi. Pemerintah yang menjanjikan revitalisasi sektor pertanian justru melakukan impor beras yang banyak diproduksi petani. Bahkan kebijakan mengenai usaha kecil dan menengah (UKM) dinilainya nyaris tak terdengar sehingga tidak ada peningkatan yang signifikan dari peranan UKM dalam perekonomian nasional.

Faisal juga menilai setahun terakhir ini daya saing nasional terus merosot dan ia mempertanyakan mengapa dalam program perbaikan iklim investasi dan usaha yang digembar-gemborkan justru "infrastucture summit", bukan perbaikan nyata dalam penciptaan iklim yang lebih kondusif bagi dunia usaha.

Padahal, kata dia, pengusaha sebenarnya tidak menuntut insentif, tapi fasilitasi pemerintah dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat, misalnya kenaikan tarif dasar listrik jangan terlalu tinggi yang kemudian diiringi dengan pembenahan di tubuh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Jangan biarkan dunia usaha melakukan perundingan business to business dengan PLN, karena posisi tawar pengusaha pasti lemah, karena (penyediaan) listrik dimonopoli PLN. Pemerintah harus berperan di situ," ujarnya.

Ia juga menilai berbagai distorsi yang mengganggu dunia usaha juga harus dihilangkan agar sektor tradable bisa tumbuh, seperti distorsi pajak ekspor (PE) batu bara dan CPO, serta mengupayakan kelancaran distribusi, dan mempermudah perijinan.

Dengan berbagai terobosan tersebut, ia optimis sektor tradable bisa dihela tumbuh dari 3,2% menjadi 4,7% yang terdiri dari pertumbuhan industri sebesar 6,4%, pertanian tumbuh 3,5%, dan pertambangan tumbuh 2,0% pada 2006.

Faisal juga optimis dengan tim ekonomi baru yang dipimpin Menko Perekonomian Boediono akan mampu menciptakan makro ekonomi yang lebih baik untuk kepentingan sektor riil selama tim tersebut solid dan konsisten dengan program yang dibuatnya yang tidak menimbulkan shock (kejutan) pada pasar. (*/lpk)