HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mengatakan seluruh prajurit TNI seharusnya tidak dibolehkan terlibat dalam politik praktis dengan menggunakan hak pilihnya pada pemilu, karena politik TNI itu adalah politik negara, dan bukan politik parpol.

"Jika ikut memilih pada pemilu, misalnya pada Pemilu 2009 atau 2014, berarti TNI itu sudah terlibat dalam politik praktis, yakni menggunakan hak suaranya dengan memilih parpol tertentu. Sementara TNI itu adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan Tentara Nasional Indonesia, yang komitmennya hanya untuk membela kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya,"kata Tyasno yang juga merupakan mantan Kepala BAIS itu, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (15/02).

Disebutkannya, jika prajurit TNI menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009 memang dimungkinkan tetap solid, karena solidaritas itu bisa dibentuk melalui pendidikan,latihan, dan peningkatan disiplin serta profesionalisme prajurit.

"Solid atau tidak, itu tergantung banyak faktor, seperti solidiaritas bisa dibentuk melalui pendidikan dan latihan.Namun harus diingat bahwa politik TNI itu adalah politik negara, artinya TNI harus membela kepentingan rakyatnya, bangsa dan negaranya," katanya.

Dia mengkhawatirkan jika TNI ikut pemilihan dalam pemilu maka TNI itu secara perlahan akan kehilangan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan Tentara Rakyat Nasional.

Menurut Tyasno, aspirasi prajurit TNI memang harus ditampung, namun bukan melalui pemilu. Aspirasi itu, misalnya, ditampung di MPR melalui utusan golongan bersama unsur golongan lain.

Disebutkannya, bangsa Indonesia sudah mulai melupakan karunia Tuhan, yakni Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, seyogianya bukan justru melakukan amandemen UUD 45 dengan melihat sistem demokrasi yang berlaku di negara lain.

"Kalau sampai kehilangan jati diri maka akan sangat berbahaya, karena akan mudah timbul perpecahan," tegasnya.

Ditegaskannya, dirinya tidak sependapat jika TNI menggunakan hak pilihnya melalui pemilu. Namun, aspirasi TNI hendaknya juga ditampung.

"Selain itu, harus diingat bahwa politik TNI itu adalah politik negara, dan bukan alat politik pemerintah," tegasnya kembali.

Juga Tidak

Sementara itu, Ketua PNBK Eros Djarot mengatakan TNI sebaiknya tidak menggunakan hak politiknya, karena TNI itu adalah alat negara yang memiliki politik negara, dan bukan alat politik pemerintah atau partai politik.

Dari kehidupan sehari-hari saja, kata Eros, anggota TNI selalu mengatakan "Siap, Pak," kepada atasannya.

"Jadi, jika pimpinan TNI mengatakan pilih partai A, maka dari atas hingga ke bawah akan memilih partai A," katanya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menegaskan, TNI akan tetap solid meski setiap prajurit memiliki aspirasi politik yang berbeda pada Pemilu 2009.

"TNI tidak akan terpecah-pecah meski masing-masing prajurit memiliki aspirasi politik yang berbeda-beda," katanya seusai memimpin acara serah terima jabatan KSAU dari Marsekal Djoko Suyanto kepada Marsekal Madya Herman Prayitno di Jakarta, Rabu.

"Jika pada 2004 TNI belum menggunakan hak pilihnya semata karena lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya dan sebenarnya itu melanggar hak asasi prajurit sebagai warga negara," kata Panglima TNI.

Senada itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menilai sudah saatnya bagi anggota TNI untuk menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu 2009.

"Menurut saya, pemberian kesempatan hak pilih bagi anggota TNI sudah bisa dilaksanakan pada Pemilu 2009 mendatang," kata Akbar.

Karena itu, Akbar meminta TNI agar segera menyatakan komitmennya secara tegas untuk tetap netral dan tidak berpolitik praktis sehingga diharapkan TNI kedepan benar-benar menjadi institusi profesional di bidang pertahanan. (*/lpk)