HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Ketua Umum DPPB Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan Partai Golkar bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh sesuai dengan kepentingan nasional.

"Golkar bertanggung jawab untuk betul-betul bekerja sebaik mungkin untuk selesaikan RUUB PA ini sesuai dengan kepentingan nasional," kata Ketua Umum DPPB Partai Golkar Jusuf Kalla setelah menerima Gubernur Aceh Mustafa Abubakar di kantor DPPB Golkar Jakarta, Selasa (28/02).

Bagi Golkar, tambah Jusuf Kalla, sejak awal tidak perlu diragukan lagi komitmennya dalam masalah ini. Sebagai ketua umum partai terbesar, tambah Jusuf Kalla, partainya juga bertanggung jawab atas selesainya perdamaian sesuai kesepakatan damai MoU Helshinki.

"Apalagi ketua pansusnya juga dari Golkar Ferry Mursidan Baldan. DPPB instruksikan bekerja sebaik-baiknya, sesuai dengan substansinya. Intinya MoU itu," kata Jusuf Kalla.

Sementara Pjs Gubernur NADB Mustafa Abubakar menegaskan pihaknya sebagai yang berkepentingan dan dipertaruhkan dalam RUUB PA inin akan terus bertekad melakukan upaya maksimal guna percepatan pembahasannya.

"Kami akan terus lakukan upaya konsultasi dengan banyak pihak seperti pimpinan parpol, tokoh nasional, fraksi-fraksi di DPR serta Pansus DPR," katanya.

Abubakar juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas upaya yang telah dilakukan Wapres Jusuf Kalla dalam mencari dalam damai bagi Aceh.

"Pak Jusuf Kalla adalah tokoh kunci dalam perjanjian Heshinki karena tokoh kunci tentunya punya komitmen yang tinggi untuk soal ini," kata Mustafa.

Dalam pandangan Mustafa, DPPB Golkar justru telah bertindak lebih ke depan dari yang diperkirakannya. Yang dimaksudkan lebih ke depan menurut Mustafa adalah komitmen Golkar untuk dapat menyelesaikan pembahasan RUUB PA ini sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam MoU. (*/lpk)