Namun Mendiknas, usai pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Pendidikan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur di Banjarmasin, Sabtu, nampaknya tak sependapat adanya perbedaan standar nilai kelulusan UAN antara sekolah di perkotaan dan perdesaan.

Ketidaksependatan Mendiknas itu, menanggapi keinginan sebagian kalangan mamsyarakat yang dipertanyakan wartawan, berkaitan kekhawatiran sejumlah warga akan ketidaklulusan anak-anak mereka dengan makin dinaikannya standar nilai kelulusan UAN.

"Saya kira dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan standar nilai kelulusan UAN itu harus sama, tak perlu dibeda-bedakan," tandasnya seraya mencontohkan permainan olahraga bola voli yang posisi netnya sudah standar dimanapun dan bagaimana keadaan pemainnya.

Mendiknas juga menyangkal kalau ada tuduhan masalah standarisasi tak ada sosialisasi terlebih dahulu, bahkan menurut dia rencana kenaikan standar nilai kelulusan UAN tiap tahun jauh-jauh hari sudah diberitahukan.

Mengenai angggapan sebagian masyarakat bahwa tak ada perhatian atau bantuan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah-daerah, dia menolak anggapan tersebut.

"Pemerintah pusat selalu konsen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah-daerah. Sebagai salah satu contoh kedatangan saya ke daerah-daerah termasuk ke Kalsel adalah merupakan bagian dari perhatian pemerintah pusat," lanjutnya.

Menyinggung pembangunan pendidikan di Kalsel, Mendiknas mengingatkan semua pihak, baik pemerintah terutama instansi terkait maupun masyarakat nampaknya harus bekerja ekstra keras untuk mensejajarkan dengan daerah yang sudah maju.

Pasalnya secara umum keadaan pendidikan di Kalsel yang terdiri 13 Kabupaten/Kota hingga saat ini masih belum menggembirakan, karenanya pembangunan di semua line kependidikan ke depan harus makin ditingkatkan.

Sedangkan secara khusus nampaknya penanganan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kalsel cukup menggembirakan, dimana secara persentase hampir dua kali lipat rata-rata nasional, yaitu mencapai 60% lebih sementara nasional hanya 33%, demikian Bambang Sudibyo.

Dalam rangkaian pembukaan Rakorbang Pendidikan Regional Kalsel, Kalteng dan Kaltim itu pula dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) pembangunan pendidikn se Kalsel oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD provinsi setempat.

Selain itu, MoU tersebut juga ditandatangani para Bupati/Walikota beserta Pimpinan DPRD masing-masing di provinsi itu dengan disaksikan Mendiknas Bambang Sudibyo.

MoU yang ditandatangani tersebut meliputi rehabilitas gedung sekolah, penuntasan wajib belajar (wajar) sembilan tahun hingga 2008, peningkatan mutu guru dari tingkat Taman Kanak-kanak (sederajat) sampai Sekolah Lanjutan Atas, dan pemberantasan buta aksara.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kalsel, H. Rudy Ariffin mengharapkan, dengan Rakor dapat secara bersama-sama dan bersinergi menuntaskan berbagai program pendidikan di tiga provinsi bertetangga tersebut.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel itu mengaku di wilayahnya selama ini masih terlihat kesenjangan pendidikan, fasilitas yang belum merata.

Selain itu, kualitas hasil pendidikan belum mampu memenuhi harapan, serta manajemen pendidikan nampaknya belum berjalan dengan efesien dan efektip, demikian Rudy Ariffin.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, Drs. H.Humaidi Syukeri mengungkapkan, keadaan gedung sekolah atau ruang belajar di provinsinya sekarang, kondisi baik 16.838 ruang (58%), rusak ringan 7.202 (25%) dan rusak berat 5.036 ruang (27%).

Untuk penuntansan rehab ruang belajar yang rusak tersebut memerlukan dana seluruhnya Rp345.480.000.000 terdiri Rp144.040.000.000 bagi rusak ringan dan rusak berat Rp201.440.000.000.

Dalam kunjungan Mendiknas ke Kalsel juga menyempatkan diri singgah ke Banjarmasin Post Group, sebuah harian umum besar tertua di provinsi itu yang dianggap peduli dengan masalah kependidikan. (*/cax)